-->

IKLAN

IKLAN

Aksi Unjuk Rasa Tiga Tuntutan Masyarakat

mediasinarmuratara
10 September 2018, 19:59 WIB Last Updated 2018-09-10T13:00:04Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Aksi unjuk rasa dari Organisasi Aliansi Pemuda

-------------------------------------------------------------------

MUSIRAWAS. MSM. COM - Puluhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumatera Selatan (Sum-Sel)  yang tergabung dalam Organisasi Aliansi Pemuda mengadakan pernyataan sikap dengan mengadakan Aksi Unjuk Rasa .

Berdasarkan pantauan awak media, aksi unjuk rasa masyarakat yang di gelar hari ini Senin 10:00 WIB ,yang di koordinator aksi Saiful Rustam Efendi membawa masaanya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama koordinator lapangan Diayanto  dilanjutkan mengadakan orasi ke kantor Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Mura.

Dalam aksi unjuk rassa tersebut Polres Mura menurunkan ratusan personil Kepolisian yang di bantu pihak Polisi Pamong Praja untuk mengamankan berjalannya orasi unjuk rasa yang di adakan oleh organisasi aliansi pemuda dan masyarakat.

Koordinator aksi Saiful Rustam Ependi mengatakan ada tiga  tuntutan kami masyarakat dalam aksi unjuk rassa pada hari ini pertama mengenai jalan yang ada di ruang lingkup kelurahan Muara Beliti.

Sebab kondisi jalan itu sekarang ini mengalami kerusakan hingga jika di musim penghujan tiba ,jalan RT 08 tersebut sering tergenang air dan berlumpur.

Kemudian persoalan lampu jalan yang sudah bertahun-tahun tidak menyala dan tidak di perbaiki oleh pemerintah daerah.

Sedangkan kami selaku masyarakat selalu membayar pajaknya,begitu masih banyaknya lampu penerangan jalan belum terpasang.

Dan yang terakhir menyingkapi penggalangan dana yang kerap terjadi di sekolah ,seperti penggalangan dana yang di pungut oleh  Sekolah Menenggah Pertama Negeri  (SMPN) Desa Kebur dan SMPN Desa Muara Kati.

Selain itu juga sehubungan telah terjadinya penggalangan dana di SMPN Muara Beliti maka kami selaku masyarakat mengajak Pemda kabupaten Mura.

" Hingga Dinas Instansi terkait bersama-sama usut tuntas penggalangan dana tersebut,dan memeriksa pengunaan dana bos di smpn muara belituli,"Tuntut Masyarakat.

Tak lama berlangsung aksi unjuk rasa di kantor DPRD kabupaten mura di sambut baik Kepala Bidang (Kabid) Persidangan Sekretariat DPRD Amir Aziz ,menuturkan bahwa surat yang telah organisasi aliansi pemuda terkait unjuk rasa hari ini.

" Dan laporan suratnya sudah saya sampaikan ke DPRD ,namun pada hari ini semua anggota DPRD tidak berada di kantor ada Dinas Luar (DL) jadi tidak bisa menjawab ataupun menyambut kedatang masyarakat yang megadakan orasi hari ini,"bebernya.

Selanjutnya orasi unjuk rassa yang ke dua di kantor Pemkab Mura rombongan organisasi aliansi pemuda dan masyarakat di samhut Asisten I tata Pemerintahan Prisco Desi dan mengajak secara bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

" Dengan memangil Camat Muara Beliti Dodi irdiawan ,plt kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (DPU CK) Ristanto ,plt Kadisdik Erwan efendi beserta beberapa perwakilan organisasi aliansi pemuda ke ruangan bina praja pemkab mura,"Ucapnya.

Kepala Plt DPU CK Ristanto menjelaskan persoalan jalan itu kami akan melakukan survey dahulu  apa nanti dominan kepemilikan dan hak pengelolaan ke dpu ck atau dominan ke DPU Bina Marga.

Begitu juga terkait lampu jalan tersebut duhulunya itu kita pemerintah ada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) namun sekarang sudah kembali ke DPU CK.

" Ternyata penyebabnya itu persoalan dana pemeliharaan ,sementara dana pemeliharaan cuma 300 titik yang bisa di pelihara,akan tetapi isnyah allah di tahun 2019 mendatang akan kita perbaiki semua,"Jelas Ristanto.

Erwan Ependi mengungkapkan untuk membangun sekolah itu sala satu unsur pendidikan memang kita membutuhkan dana yang besar.

Sesuai dengan visi misi bupati bahwa mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) maka vion itu ada di alam pendidikan karena dana terbatas dengan yang kiya punya maka masih terhambat.

Begitu juga pendidikan itu sudah jadi tanggung jawab pemerintah,dan tidak membebani masyarakat dalam membangun pendidikan.

 Nah untuk penggalangan dana itu pemungutan liar atau tidaknya oleh sekolah atau komite sesuai bangaimana mereka melaksanakan hal itu.

" Jika dengan musyawarah dan jelas maka tidak di katakan pungli apalagi mereka memiliki kejelasan dalam musyawarah,otomatis tidak jadi persoalan," cetusnya.(zul)
Komentar

Tampilkan

BERITA TERBARU LAINNYA