masukkan script iklan disini
KARANG DAPO, MSM.COM - Pemerintah Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan tahun 2019.
Musrenbang dengan tema “Kecamatan Karang Dapo Bekerjasama dan Sama Kerja Menuju Kabupaten Muratara Bangkit” berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Camat Karang Dapo, Rabu (13/2).
Camat Karang Dapo Hermanto menjelaskan, Kecamatan Karang Dapo memiliki 8 Desa 1 Kelurahan, dan semua ikut menghadiri Musrenbang. Artinya, ini merupakan bentuk dukungan yang dibrikan oleh perangkat desa dan kelurahan dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Kecamatan Karang Dapo.
“Sebelum melaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan, kita sudah melaksanakan Musrenbangdes dan hasilnya dipaparkan pada hari ini. Inilah yang kita usulkan, ke Musrenbang tingkat Kabupaten Muratara” jelasnya.
Ia mengharapkan, nantinya setiap usulan akan terakomodir dengan baik. Dari pihak kecamatan Karang Dapo sendiri sangat berharap, dapat menjadii kecamatan yang lebih maju dengan membantu anggaran untuk wilayah Kecamatan Karang Dapo.
“Kita menginginkan setiap usulan dapat dinikmati oleh masyarakat. Harapan kami, apa yang diusulkan dapat disetujui oleh Pemkab Muratara. Sebab, ada satu desa masih sangat kurang pembangunannya, yaitu Desa Aringin yang belum pernah tersentuh aspal” papar Camat.
Ditambahkannya, di tahun 2019 ini ada sekitar 85 jenis usulan pembangunan. Mulai dari pembangunan bidang sosial, agama mapun bidang infrastruktur dan untuk pembangunan skala prioritas 38 usulan.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Muratara, Erwin Syarif mengatakan, proses Musrenbang sudah dimulai sejak Januari 2019. Mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat provinsi. Untuk tahun ini, sudah menyiapkan dana operasional bagi warga tidak mampu.
Selain itu, juga menganggarkan untuk pembangunan Puskesmas Karang Dapo. Untuk pembangunan Puskesmas tersebut, ia meminta untuk menyiapkan lahan untuk pembangunan puskesmas itu.
"Sedikit bocoran dalam proses angaran dari desa sampai kabupaten. Tim TAPD nanti kita akan kita bawa ke DPRD paling lambat pada April nanti," jelasnya.
Erwin Syarif menjelaskan, mengingat anggaran yang masih terbatas, maka ia meminta untuk mengusulkan berdasarkan skala yang paling prioritas. Untuk belanja langsung saja mencapai 65 persen dan tidak langsung 35 persen.
“Untuk pemerataan pembangunan di Desa kan ada juga DD. Bidang usulan pendidikan dan kesehatan sangat penting. Usulkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan isu untuk provinsi Sumsel, di bidang pembangunan, dan penurunan angka kemiskinan” papar Erwin.
"Saat ini, kemiskinan di Muratara masuk angka ke 5 persen. Maka DD yang akan membantu pembangunan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Dan isu strategis kabupaten dibidang pembangunan dibidang pelayanan kesehatan dan pendidikan serta nilai tambah ekonomi” tukasnya.(Hamkam)
