 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di gedung MPR/DPR RI di Jakarta |
JAKARTA MSM.COM – Berdasarkan Surat Edaran Bersama
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Menteri Keuangan, telah ditetapkan Pagu
Indikatif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.786.095.763.000. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron
Wahid menegaskan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tersebut akan dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan layanan pertanahan.
“Bapak/Ibu
sekalian, dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab
agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel, dengan berbasis
manajemen risiko,” kata Menteri Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR RI), di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (09/07/2025).
Anggaran
yang telah ditetapkan, selanjutnya digunakan untuk melaksanakan program
dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program
penyelenggaraan penataan ruang. Pada rapat ini, Menteri Nusron juga mengajukan
penambahan pagu anggaran sebesar Rp3.631.468.669.000 untuk tahun 2026.
Penambahan anggaran ini diperlukan untuk Program Pendaftaran Sistematis Lengkap
(PTSL), penyelenggaraan pengaturan ruang, dan belanja pegawai baru, baik CPNS
maupun PPPK.
“Kami
mohon dukungan semoga semua program bisa berhasil, dan kami juga mohon
dukungan, terutama terkait penambahan anggaran agar percepatan PTSL agar lebih
masif kepada masyarakat,” tutur Menteri Nusron.
Sekadar
informasi, capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024
mencapai 99,04%. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang memimpin rapat
ini juga menyampaikan dukungannya terhadap penambahan anggaran di Kementerian
ATR/BPN.
“Saya
pribadi mendukung sebesar Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini
orangnya progresif. Jadi kalau kita tidak mendukung, maka dia tidak bisa
bergerak. Maka saya mendukung sekali dan mudah-mudahan nanti kita bisa menyisir
kembali mana program-program yang terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat,”
tutur Dede Yusuf.
Mendampingi
Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI ini, para
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
baca berita lainnya di google news
