 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Semester I Tahun 2025 di aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta |
JAKARTA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajarannya untuk
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunggakan layanan pertanahan yang
terjadi di berbagai Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia. Secara khusus, ia
menugaskan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT)
beserta jajaran untuk segera meninjau dan menangani urusan tersebut
“Tolong
dibantu Kapusdatin (Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang)
dan Tenaga Ahli, betul-betul di-reviu ada berapa tunggakan di setiap Kantah,
permohonan layanan apa pun yang nyangkut, ada di mana saja,” tegas Menteri
Nusron saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Semester I Tahun 2025, yang digelar
di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/07/2025).
Berdasarkan
laporan Kapusdatin, dari total Kantah yang ada, baru 58 yang layanan online-nya
aktif, dan sebagian besar belum termasuk dalam 125 Kantah yang mendominasi 75%
layanan nasional. Kondisi ini menurut Menteri Nusron menjadi salah satu alasan
banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPN.
Menteri
Nusron juga menekankan perlunya mengidentifikasi hambatan layanan, termasuk
proses yang melibatkan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Evaluasi
ini terutama penting untuk layanan dasar, seperti Sertipikat Hak Milik (SHM)
bagi masyarakat kecil, yang sifatnya langsung menyentuh kepentingan rakyat.
“Kalau perlu, semua proses itu langsung terkoneksi dengan notaris atau PPAT,
supaya kita tahu bottleneck-nya di mana, apakah di notaris atau di Kantah,”
ujarnya.
Rapim
Evaluasi Semester I akan digelar dua tahap. Rapat tahap pertama yang
berlangsung kali ini dibuka dengan pemaparan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen),
Pudji Prasetijanto Hadi. Ia melaporkan terkait pelayanan data, laporan PNBP,
evaluasi anggaran sekaligus proyeksi ke depannya, regulasi Peraturan Pemerintah
serta Peraturan Menteri terkait layanan regulasi, dan pembahasan mengenai
sumber daya manusia (SDM).
Dalam
pertemuan ini, dibahas pula perkembangan penyusunan Peraturan Menteri terkait
jalur karir (career path) di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Wakil Menteri
ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Menutup pertemuan, Inspektur Jenderal
(Irjen), Dalu Agung Darmawan, yang melaporkan terkait kemajuan pengawasan,
khususnya tindak lanjut temuan BPK.
Rapim
kali ini diikuti secara luring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir mengikuti rapat secara bold, Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran.
baca berita lainnya di google news
