JAKARTA MSM.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy
Dermawan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria
dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), melalui pelibatan berbagai
pihak terkait secara inklusif. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bersama
jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta,
Senin (07/07/2025).
“Permasalahan
pertanahan tidak bisa hanya diselesaikan Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi
memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga
aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik
inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian
konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.
Ia
menekankan pentingnya sinergi seluruh sektor mengingat banyaknya konflik
agraria terkait erat dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan
lingkungan, hingga proses penegakan hukum. Untuk itu diperlukan roadmap
penyelesaian masalah yang melibatkan para pemangku kepentingan.
“Spirit
kami adalah bagaimana roadmap ini nantinya tidak hanya berhenti sebagai dokumen
perencanaan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan melalui aksi nyata yang
melibatkan semua pihak sehingga penyelesaian konflik agraria bisa lebih tepat
sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjut Wamen Ossy.
Dalam
kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyampaikan bahwa
Komnas HAM dalam memandang penanganan konflik agraria harus selalu menempatkan
hak asasi manusia sebagai landasan utama. Mengingat, dampaknya langsung pada
sumber penghidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Konflik
agraria ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, namun berkaitan
dengan bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas
sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, Komnas HAM berkomitmen mendorong
penyelesaian secara komprehensif berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga
sebagai kunci,” kata Anies Hidayah.
Komnas
HAM berharap, sinergi kelembagaan yang dilakukan mampu memperkuat langkah
penyelesaian penyelesaian pertanahan yang kerap berlarut-larut di berbagai
wilayah Indonesia. Melalui peta jalan yang sedang disusun, diharapkan muncul
kesepahaman dan Pembagian peran antar pihak terkait.
Mendampingi
Wamen Ossy, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie
Arifuddin, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
Turut hadir, sejumlah jajaran Komnas HAM.
baca berita lainnya di google news