JAKARTA MSM.COM – Peran
Sekretariat Jenderal menjadi pembawa program Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Demikian kata Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat memimpin Monitoring
dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan
Sekretariat Jenderal, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa
(09/09/2025).
“Peran
Sekretariat Jenderal ini begitu penting. Kita (Biro di bawah Sekretariat
Jenderal) menjadi pendukung bagi direktorat teknis bahkan hingga Kantor Wilayah
BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Dengan adanya efisiensi
anggaran, kita perlu mengolah bagaimana caranya program kerja dapat dikelola
dengan baik meskipun dengan anggaran terbatas,” ujar Sekjen Kementerian
ATR/BPN.
Di
tengah efisiensi anggaran, Pudji Prasetijanto Hadi mengimbau Pejabat Struktural
di masing-masing Biro pada Sekretariat Jenderal yang hadir dalam pertemuan ini,
untuk bekerja maksimal dan tetap mematuhi koridor aturan yang berlaku.
"Tugas kita makin hari makin berat. Untuk itu Rekan-rekan semua, kita
harus menjaga soliditas, tidak boleh terpecah belah dalam setiap kegiatan,
saling percaya, dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Semoga pekerjaan kita selalu
lancar," tuturnya.
Kegiatan
Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Setjen ini
dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia
menyebut, pemantauan dan evaluasi ini sebagai upaya mendapatkan pengarahan
terkait kemajuan kerja delapan Biro yang berada di bawah Sekretariat Jenderal.
“Saat
ini, kemajuan penyerapan anggaran delapan Biro dan Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional (STPN) di bawah Sekretariat Jenderal sudah menunjukkan berbagai
kemajuan,” ungkap Andi Tenri Abeng.
Dalam
kesempatan tersebut, delapan Kepala Biro (Karo) di bawah Sekretariat Jenderal
Kementerian ATR/BPN hadir dan menyampaikan kondisi serta kemajuan kinerja
terkini di hadapan Sekjen. Kedelapan pihak itu meliputi Karo Perencanaan dan
Kerja Sama; Karo Sumber Daya Manusia; Karo Organisasi, Tata Laksana, dan
Manajemen Risiko; Karo Keuangan dan Barang Milik Negara; Karo Hukum; Karo
Hubungan Masyarakat dan Protokol; Karo Umum dan Layanan Pengadaan; serta Kepala
Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.
baca berita lainnya di google news