 |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR) Yoga Suwarna, di lokasi pencanangan GEMAPATAS, di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah |
PURWOREJO MSM.COM – Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dicanangkan secara nasional nasional pada Kamis (07/08/2025), diyakini akan menjadi langkah percepatan pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP ) tahun 2025. 2025 ini,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Yoga Suwarna, di lokasi pencanangan GEMAPATAS, di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Dalam
pelaksanaannya, GEMAPATAS 2025 menargetkan pengukuran dan pemetaan bidang tanah
seluas 682.016 hektare atau sekitar 2 juta bidang tanah. Program ini tidak
hanya menyasar aspek teknis pengukuran, tetapi juga mengedepankan partisipasi
aktif masyarakat dalam menata batas tanah secara legal dan jelas.
Menurut
Yoga Suwarna, GEMAPATAS memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang
dimiliki; mencegah potensi konflik dengan tetangga terkait batas tanah; serta
sebagai langkah awal pengamanan aset dalam aspek kepemilikan tanah.
“Sebagai
bagian dari gerakan ini, masyarakat diimbau untuk memasang patok tanda batas
sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997,”
jelas Sesditjen SPPR.
Pencanangan
GEMAPATAS 2025 dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dari
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pencanangan juga dilaksanakan secara serentak
di 22 kabupaten pada 8 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
“GEMAPATAS
ini bukan sekedar ajakan, namun merupakan gerakan kolektif menuju kepastian
hukum atas tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkas Yoga Suwarna.
Hadir
dalam kesempatan ini, Dirjen SPPR, Virgo Eresta Jaya; sejumlah Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran; Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi DIYogyakarta, Dony Erwan; serta Forkopimda Provinsi Jawa
Tengah dan DIYogyakarta.
baca berita lainnya di google news
