 |
| Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid rapat kerja terkait evaluasi capaian program kerja dan pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun 2025 |
JAKARTA MSM.COM - Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pagu
efektif Kementerian ATR/BPN setelah efisiensi adalah sebesar Rp4.442.962.422.
Dari pagu tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN telah menyerap anggaran
mencapai 33,75%. Hal ini disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Kerja Bersama
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat
Komisi II DPR RI pada Senin (21/04/2025).
“Saat
ini capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1.499.353.620.462
atau telah tercapai sebanyak 33,75%. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) sebesar Rp0,88 triliun atau sebesar 27,40%,” jelas Menteri Nusron dalam
Rapat Kerja terkait Evaluasi Capaian Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran
Triwulan I Tahun 2025 ini.
Berdasarkan
capaian serapan anggaran tersebut, legalisasi hak atas tanah masih menjadi
prioritas Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron menjelaskan, per minggu kedua
April 2025, capaian pendaftaran tanah sejumlah 121,64 juta bidang tanah (94,4%)
terdaftar dari target 126 juta bidang tanah.
“Kementerian
ATR/BPN juga tengah memprioritaskan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah
sebagai bagian dari pendaftaran tanah. Saat ini sertipikat yang telah
diterbitkan sebanyak 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 bidang rumah ibadah,”
kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Meski
di tengah efisiensi, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menjalankan
program-program strategis. Pada triwulan I ini, Kementerian ATR/BPN juga
berhasil melaksanakan Kick-Off program Integrated Land Administration and
Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia. Program ILASP ini
bertujuan memperkuat penataan ruang yang berbasis iklim, keamanan pemilikan
tanah, dan administrasi pertanahan.
“Kementerian
yang terkait selain Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian Dalam Negeri dan
Badan Informasi Geospasial. Pekerjaan ini berlaku selama lima tahun dengan loan
sebesar 653 juta USD. Program ini meliputi percepatan penataan ruang yang
responsif terhadap perubahan iklim, yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) seluruh Indonesia, penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lansekap,
salah satunya sosialisasi pendaftaran tanah ulayat, percepatan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pengukuran batas-batas wilayah
hutan, transmigrasi dan Area Penggunaan Lainnya (APL) supaya tidak tumpang
tindih di kemudian hari,” jelas Menteri Nusron.
Ketua
Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kinerja dari Kementerian
ATR/BPN di triwulan I tahun 2025 ini. “Kami tentu mengapresiasi kerja positif
Kementerian ATR/BPN dalam pertanahan dan tata ruang di tengah perhatian publik
kepada sektor pertanahan dan tata ruang. Paling banyak yang disoroti terkait
kepemilikan sertipikat hak guna bangunan (SHGB) di atas laut yang telah
di-handle dengan baik oleh Menteri Nusron,” jelasnya.
Ketua
Komisi II DPR RI dalam sambutannya juga mengatakan bahwa Komisi II DPR RI telah
menyaksikan jalannya program strategis Kementerian ATR/BPN, baik selama 100
hari kerja maupun dalam capaian lima tahun. Ia pun melihat bagaimana
Kementerian ATR/BPN senantiasa memastikan bagaimana langkah penegakan hukum
dalam legalitas hak atas tanah.
“Seperti
halnya bagaimana kita memastikan atas banyak sekali kebun sawit di Indonesia.
Seperti yang disampaikan menteri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir, ada
lebih kurang 194 badan hukum yang selama ini status legalitasnya ternyata belum
memiliki HGU. Selain itu, berbagai pengaduan yang masuk ke Komisi II terkait
pertanahan juga tengah dianalisa dengan baik dan sudah bisa dipublikasi
bagaimana proses penanganannya,” jelas Ketua Komisi II DPR RI.
Dalam
kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala
BPN, Ossy Dermawan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
Kementerian ATR/BPN.
baca berita lainnya di google news
