 |
| Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta |
JAKARTA MSM.COM – Wakil
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen
ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal kenaikan pagu
anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Apresiasi itu ia sampaikan dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta,
Senin (15/09/2025).
“Atas
nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan
apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota
Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat
memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy
Dermawan dalam RDP tersebut.
Wamen
Ossy mengatakan, sekitar 80% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berhubungan
langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan anggaran tahun
2026 akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perbaikan sistem layanan dan
penguatan sumber daya manusia (SDM).
"Fokus
pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan proses bisnis, baik di tingkat
pusat maupun daerah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja
(Satker) di seluruh Indonesia. Maka, proses pelayanan harus semakin mudah,
namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan
berarti tidak teliti," jelas Wamen Ossy.
Aspek
kedua yang menjadi prioritas adalah pembekalan SDM, terutama melalui rotasi
pengugasan pegawai di berbagai daerah. “Kami ingin mengatur tour of duty dan
tour of area bagi seluruh personel agar mereka mendapatkan pengalaman dinas
yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan
kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambah Ossy Dermawan.
Salah
satu layanan Kementerian ATR/BPN yang menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI
dalam RDP ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menyanggapi
hal tersebut, Wamen Ossy menanggapi soal prioritas program yang berdampak
langsung bagi masyarakat ini. Ia menjelaskan, dinamika PTSL dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun
sempat turun menjadi 1,3 juta pada tahun 2025. Berkat dukungan dan perhatian
DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.
"Sejak
PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kami telah mencatat kemajuan yang signifikan.
Namun demikian, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, kami masih
memiliki pekerjaan rumah sekitar 25% yang belum tersertipikasi. Inilah yang
terus kami kejar," ungkap Wamen Ossy.
Menurutnya,
percepatan PTSL sangat penting dalam mencegah konflik, penyelesaian, dan
perkara pertanahan di masa depan. Untuk itu, ia berharap pengawasan dan
dukungan dari Komisi II DPR RI dapat terus berlanjut. “Kami mengucapkan terima
kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat
terus menyaksikan pelaksanaan PTSL ini agar pelaksanaannya semakin maksimal dan
manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Wamen Ossy.
baca berita lainnya di google news
