![]() |
| Wakil Bupati Muratara H Junius Wahyudi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 |
MURATARA MSM.COM – Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali menegaskan komitmennya untuk
menyusun rencana pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan bermanfaat luas
bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran
2027 yang digelar di Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Muratara, Senin (06/04/2026).
Forum
strategis ini menjadi wadah penting untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan
arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun mengikuti petunjuk
dari pemerintah pusat. Kegiatan tahun ini mengusung tema "Akselerasi
Pembangunan dan Konektivitas Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional".
Acara
yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Muratara, H.
Junius Wahyudi Turut hadir Ketua DPRD
Muratara Devi Arianto beserta para anggota dewan, Kapolres Muratara AKBP Rendy
Surya Aditama, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa,
hingga perwakilan dari dunia perbankan, yaitu Bank Sumsel Babel.
Dalam
sambutannya, Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi menyampaikan bahwa
pelaksanaan Musrenbang tahun 2026 ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap
arahan dari Pemerintah Pusat mengenai kapasitas peserta dan tata cara
pelaksanaan agar kegiatan berjalan lebih efisien, hemat, namun tetap tepat
sasaran.
![]() |
| Wakil Bupati Muratara H Junius Wahyudi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 |
"Pelaksanaan
Musrenbang tahun ini mengikuti petunjuk dari Presiden RI, dengan pengaturan
jumlah undangan yang berbeda dari biasanya. Namun, hal ini sama sekali tidak
mengurangi makna dan tujuan utama dari perencanaan pembangunan yang kita susun
bersama demi kemajuan daerah," ujar Wakil Bupati.
Lebih
lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam menyusun rencana pembangunan untuk tahun
2027, pemerintah daerah sangat mengutamakan penetapan skala prioritas.
Penentuan prioritas ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki
oleh daerah, tanpa melupakan atau mengesampingkan pemenuhan kebutuhan pelayanan
dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Intinya,
kita ingin memastikan setiap rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan
dengan baik dan lancar. Seluruh usulan pembangunan yang berasal dari desa
maupun kelurahan akan kita perhatikan, kita kaji, dan kita sesuaikan dengan
kemampuan anggaran serta kebutuhan prioritas daerah yang telah disusun oleh
Bappeda," tambahnya.
Selain
pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemerintah daerah juga menaruh
perhatian besar pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
penguatan ekonomi di tingkat lokal. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG)
yang rencananya akan berjalan bersamaan dengan pengembangan Koperasi Merah
Putih, diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi
langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di wilayah Muratara.
![]() |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 |
"Kami
berharap kedua program unggulan ini dapat memberikan dampak yang nyata bagi
kehidupan masyarakat, baik dalam hal pemenuhan gizi yang baik bagi warga maupun
peningkatan taraf ekonomi keluarga di daerah ini," jelasnya.
Di
bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Wakil Bupati menyampaikan rasa
bangganya karena saat ini kualitas tenaga kerja asal Muratara dinilai telah
mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mampu bersaing dengan tenaga
kerja dari luar daerah. Hal ini tentunya menjadi modal yang sangat penting dan
berharga dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor.
Meski
demikian, Wakil Bupati mengakui bahwa tantangan masih harus dihadapi, terutama
dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur. Salah satu tantangan yang masih
menjadi perhatian adalah kondisi akses jalan di wilayah Kecamatan Ulu Rawas
serta pembangunan jembatan penghubung di Desa Sukamenang yang dinilai masih
membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.
Selain
mengandalkan kemampuan anggaran daerah, pemerintah daerah juga menyampaikan
harapan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berkantong hukum di
wilayah Muratara dapat lebih aktif menyalurkan anggaran Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan atau yang biasa dikenal dengan sebutan CSR. Hal ini diharapkan dapat
menjadi pendamping dan dukungan bagi pemerintah daerah dalam membangun wilayah
bersama-sama.
Sebagai
penutup arahannya, Wakil Bupati menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah
untuk terus memperkuat reformasi birokrasi di seluruh instansi serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat
memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, dan profesional.
Ia
juga menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan momen yang sangat krusial
dalam menyatukan visi pembangunan lintas sektor. Menurutnya, sinergitas yang
baik antara pemerintah daerah, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa menjadi
kunci utama dalam menghasilkan perencanaan yang efektif dan efisien.
"Musrenbang
ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi merupakan forum strategis untuk
memastikan setiap program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan dapat
dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang," ujarnya.
Ia
juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk memperkuat kerja sama
antarpemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar setiap usulan pembangunan
yang masuk dapat disusun dengan matang, terukur, dan pada akhirnya mampu
memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menutup
kegiatannya, Wakil Bupati berharap agar hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD
Tahun 2027 ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mendorong kemajuan
Kabupaten Muratara menuju daerah yang lebih mandiri dan sejahtera. "Kami
ingin pembangunan yang direncanakan tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi
juga benar-benar terasa manfaatnya hingga ke lapisan masyarakat paling
bawah," imbuhnya.
Sementara
itu, Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran
atau yang biasa disebut dengan istilah pokir yang disampaikan oleh pihak
legislatif dalam forum ini merupakan cerminan langsung dari aspirasi dan
kebutuhan riil yang disampaikan oleh masyarakat di lapangan. Oleh karena itu,
ia menekankan agar seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan
benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
"Pokok-pokok
pikiran yang kami sampaikan adalah suara asli dari masyarakat. Oleh sebab itu,
hal ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah agar pembangunan
tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh
warga," tegas Devi Arianto.
Ia
juga menggarisbawahi pentingnya menyusun arah pembangunan yang terukur,
penyebarannya merata di seluruh wilayah, serta bersifat berkelanjutan.
Khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian
masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar semakin cepat dan
profesional.
baca berita lainnya di google news


