![]() |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan |
JAKARTA MSM.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam
kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian
terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan
seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
“Kami sampaikan bahwa
ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk
mencabut HGU-nya. Kalau dilihat dari Beneficial Ownership-nya, dari 11 PT
tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor
atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami
sebutkan di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi
Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin
(09/11/2026).
Penanganan tersebut
merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri
terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11
korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.
Pertama, HGU yang akan
dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektar atas nama PT
RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare
dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%,
ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta
pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua, HGU yang
tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini
ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektar atas nama PT BSLT di Kabupaten
Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada tahun
2020, dan tidak akan diberikan perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain
faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang
berulang.
Ketiga, terdapat tiga
perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak mempertimbangkan untuk diberikan
HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektar
di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, dan
PT AER seluas 5.134 hektar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri
ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU pada bagian ketiga
perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk
mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunannya.
Keempat, pencabutan
sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang
memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar
tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Kelima, terdapat tiga
HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih
lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama
PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektar dan 4.154,94 hektar atas nama PT API; serta
HGU seluas 4.928,7000 hektar dan 521,8700 hektar atas nama PT JMS. Pendalaman
terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai
dasar penentuan keputusan penabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Menteri Nusron
menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus
memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara
lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang
Terbakar.
Proses penanganan juga
dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus
awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat
koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah
penyusunan draf SK.Akan segera kami umumkan,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam rakor yang
dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung
Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran
Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
baca berita lainnya di google news
