-->

IKLAN

IKLAN

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

mediasinarmuratara
19 November 2026, 09:18 WIB Last Updated 2026-11-19T02:18:40Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 

Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga tahun 2026. Percepatan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pengecualian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan


JAKARTA MSM.COM -  Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga tahun 2026. Percepatan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pengecualian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya pertama kali.

 

Uunk Din Parunggi memperkirakan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota yang memberikan pengecualian BPHTB dan 42 kabupaten/kota yang memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

 

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima pendapatan daerah atau saluran pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

 

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, kebijakan tersebut adalah bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembiayaan BPHTB bagi masyarakat.

 

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.


baca berita lainnya di google news

Komentar

Tampilkan

BERITA TERBARU LAINNYA