JAKARTA MSM.COM - Sebanyak 129 juta bidang tanah telah
terdaftar di seluruh Indonesia hingga tahun 2026. Percepatan tersebut dapat
tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan
pengurangan maupun pengecualian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din
Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat
saat melakukan pendaftaran tanahnya pertama kali.
Uunk Din Parunggi
memperkirakan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota yang
memberikan pengecualian BPHTB dan 42 kabupaten/kota yang memberikan pengurangan
BPHTB. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk
meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.
BPHTB merupakan pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran
BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang menerima pendapatan daerah atau saluran pembayaran pajak daerah yang
telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
Menurut Kepala Biro
Humas dan Protokol, kebijakan tersebut adalah bentuk kolaborasi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat
sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia mengapresiasi dukungan
pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembiayaan
BPHTB bagi masyarakat.
“Kami berharap
kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang
mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian
hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.
baca berita lainnya di google news
