 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta |
JAKARTA MSM.COM - Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti
Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI),
Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/2025). Pada rapat tersebut,
presiden menekankan terkait pencapaian aset yang dikelola yang telah berhasil
dikonsolidasikan dalam aset negara serta pentingnya pengecekan terhadap seluruh
aset di Indonesia, termasuk tanah negara.
"Pak
Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak
Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," ujar
Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.
Menganggapi
instruksi Presiden Prabowo, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa pemikiran
telah mulai melakukan identifikasi atas tanah-tanah yang telah masuk kategori
tanah teantar. "Ini kita lihat, perintahnya sudah berapa yang pernah
dikasihi, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian
diserahkan. Biasanya ini masuk dalam kategori tanah telantar yang diserahkan
kepada Bank Tanah," jelas Nusron Wahid kepada media awak usai Sidang
Kabinet Paripurna berlangsung.
Saat
ini, ia juga sedang dalam proses diskusi langkah selanjutnya terkait
pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektar.
Pemanfaatan aset tersebut dilakukan untuk meningkatkan manfaat bagi
perekonomian dan pembangunan nasional. “Aset Bank Tanah masa depan yang sedang
kami diskusikan, apakah bisa atau tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam
Danantara,” ujar Menteri Nusron.
Tanah-tanah
tersebut menurutnya berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai sektor
prioritas pembangunan nasional. “Tanah tersebut berpotensi juga untuk digunakan
dalam berbagai macam tujuan, seperti pembangunan pabrik, perumahan, pangan,
hingga energi terbarukan,” tutur Menteri Nusron.
Ia
memastikan bahwa penelitian mendalam akan dilakukan sebelum rencana peluncuran
diluncurkan secara resmi. “Nanti akan kita kaji, dan kita merilis semua ada
berapa yang sudah dihitung,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Sidang
Kabinet Paripurna ini juga diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN,
Ossy Dermawan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri, serta Kepala Lembaga dalam
Kabinet Merah Putih.
baca berita lainnya di google news
