 |
| Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Harison Mocodompis |
JAKARTA MSM.COM - Kepala Biro Hubungan
Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), Harison Macodompis, menegaskan digitalisasi layanan pertanahan,
khususnya dalam penerapan Sertipikat Elektronik yang sedang digencarkan pemerintah
bukan semata-mata inovasi pelayanan. Menurutnya, hal tersebut juga merupakan
bagian dari strategi jangka panjang untuk menjamin kepastian hukum atas
kepemilikan tanah masyarakat.
“Digitalisasi
sertipikat tanah ini bukan hanya soal kemudahan, tapi juga sebagai langkah
nyata untuk keamanan hukum. Ini adalah upaya strategi untuk melawan praktik
mafia tanah dan mencegah masyarakat menjadi korban penipuan atau harapan
layanan palsu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Harison
Mocodompis, Rabu (14/05/2025).
Langkah
ini, menurutnya, selaras dengan Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam
mendorong birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kepala
Biro Humas menjelaskan hal tersebut untuk menanggapi maraknya perbincangan di
media sosial, termasuk video yang tengah viral di Instagram terkait
transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Ia mengimbau agar masyarakat bijak
dan kritis dalam menerima informasi. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak
mudah terpengaruh oleh konten yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.
"Kami
mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas
sumbernya. Jika ingin mendapatkan kepastian, sebaiknya langsung menghubungi
atau mengikuti akun resmi Kementerian ATR/BPN," tutur Harison Mocodompis.
Kepala
Biro Humas juga menyampaikan apresiasinya terhadap setiap masukan konstruktif
dari masyarakat. Baginya, kritik dan saran publik merupakan bagian penting
dalam menyempurnakan transformasi sektor digital pertanian.
“Setiap
kritik dan saran kami catat sebagai bagian dari evaluasi. Tujuan kami jelas,
yaitu mewujudkan sistem pertanahan yang transparan, efisien, dan akuntabel,”
pungkas Harison Mocodompis.
baca berita lainnya di google news
