 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat koordinasi pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, mendorong percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tahun 2026 sebanyak 300 RDTR |
JAKARTA MSM.COM – Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron
Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan
Penyerapan Tenaga Kerja, mendorong percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) di tahun 2026 sebanyak 300 RDTR. Hal tersebut bertujuan untuk
mempercepat perizinan berusaha serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Misal
(300 RDTR, red) memenuhi semua, Insyaallah terkait Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena, melalui RDTR yang terintegrasi
dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya
bisa dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron dalam rapat yang
diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Gedung Ali
Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025).
Kementerian
ATR/BPN sendiri memiliki target 2.000 RDTR terintegrasi OSS seluruh Indonesia
sebagai upaya percepatan urusan KKPR. Menteri Nusron menjelaskan, saat ini ada
646 RDTR dan yang sudah berintegrasi dengan OSS ada 428 RDTR. “Sisanya yang
belum terintegrasi dengan OSS, target bulan ini semuanya sudah harus
terintegrasi dengan OSS,” tuturnya.
Soal
kemajuan RDTR, Menteri Nusron menyebutkan bahwa pencapaian RDTR dari lintas
sektor telah ada 47 RDTR, dari Persetujuan Substansi sudah ada 34 RDTR, dan
dari proses penetapan daerah ada 2 RDTR. “Jadi ada tambahan 83 RDTR yang masih
berprogres hingga saat ini. Kementerian ATR/BPN juga telah mendapat pinjaman
dari Bank Dunia melalui Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terpadu
(ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029,” ungkapnya.
Terkait
fokus daerah penyusunan RDTR terintegrasi, Menteri Nusron menjelaskan bahwa
gagasan tersebut bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Karena pada tahun 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau
Kalimantan dan Pulau Jawa. Pada tahun 2024 lalu, BIG telah menyelesaikan peta
1:5.000 Pulau Sulawesi. Pada tahun 2026 nanti mereka akan mengerjakan Pulau
Sumatra, 2027 akan mengerjakan peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT. Pada tahun 2029
nanti sisanya akan disisir, oleh karena itu, kami pada RDTR-nya berdasarkan
kajian dari BIG," jelas Menteri Nuron.
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku pemimpin rapat
mengimbau agar proses penyusunan RDTR diprioritaskan di wilayah-wilayah yang
menjadi pusat ekonomi. "Jadi semisal di Sulawesi, juga di Jawa Utara.
Kemudian, kalau di Sumatra kan di Sumatra bagian timur, seperti wilayah
Kepulauan Riau dan lainnya karena itu menjadi perhatian para investor,"
ucapnya.
Dalam
rapat ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang,
Suyus Windayana beserta jajaran. Pertemuan ini juga disampaikan oleh beberapa
menteri dan/atau perwakilan dari menteri/lembaga yang masuk ke dalam program
Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
baca berita lainnya di google news
