 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan progres pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, DPR RI Jakarta |
JAKARTA MSM.COM – Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron
Wahid, menyampaikan progres pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di
Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Senin (08/09/2025). Ia mengungkapkan,
program percepatan sertipikasi tanah berjalan sesuai target dan kini telah
mendekati penyelesaian secara nasional.
“Peningkatan
pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bidang tanah
bersertipikat. Sampai saat ini, kami telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak
123,1 juta bidang atau sudah 98% dari target 126 juta bidang tanah,” terang
Nusron Wahid yang hadir mengikuti RDP dengan didampingi Wamen ATR/Waka BPN,
Ossy Dermawan.
Untuk
capaian pendaftaran tanah nasional, data hingga 4 September 2025 menunjukkan
tanah bersertipikat mencapai 96,9 juta bidang atau 77%. Jumlah tersebut
meliputi tanah Hak Milik sebesar 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu
bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak
Pengelolaan 8 ribu bidang, dan Hak Wakaf 276 ribu bidang.
Sehubungan
dengan tanah wakaf, Menteri Nusron menyoroti langkah-langkah khusus yang sudah
dilakukan dalam menata tanah wakaf agar pengelolaannya lebih tertib. “Sejak
tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah melakukan percepatan pendaftaran tanah
wakaf bersama dengan Kementerian Agama. Hal ini bertujuan untuk menjaga aset
umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk
beribadah,” jelasnya.
Ia
menyadari, capaian yang telah dicapai belum sepenuhnya sempurna. Masih terdapat
tantangan di lapangan, termasuk dalam proses pendaftaran tanah dan penyelesaian
permasalahan pertanahan lainnya. “Kami Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi
dengan pemerintah daerah baik gubernur, wali kota, bupati, dan banyak pihak,
untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut,” pungkas Menteri Nusron.
Rapat
yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda
ini, dihadiri secara memikat oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula secara
berani, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di
Indonesia.
baca berita lainnya di google news
