Kangkangi Aturan Partai! Oknum Anggota DPRD Musi Rawas Terancam Dipecat

masukkan script iklan disini

Disinyalir seorang anggota DPRD Musi Rawas terancam sanksi berat hingga pemecatan menyusul dugaan pelanggaran serius terhadap AD/ART, Peraturan Partai

 

MUSI RAWAS MSM.COM -  Wibawa dan disiplin internal PDI Perjuangan di Kabupaten Musi Rawas tengah diuji. Disinyalir seorang anggota DPRD Musi Rawas dari Fraksi PDI Perjuangan, Novriansyah, terancam sanksi berat hingga pemecatan menyusul dugaan pelanggaran serius terhadap AD/ART, Peraturan Partai. Kelurahan muara beliti kecamatan beliti kabupaten Musi rawas kamis 12/2/2026.

 

Dugaan tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Sejumlah kader menyebut kasus ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap garis ideologis dan komando partai yang selama ini menjadi fondasi utama soliditas PDI Perjuangan.

 

Sorotan utama tertuju pada persoalan loyalitas kader. Ayah kandung Novriansyah, yakni Tamrin Hasan, diketahui menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Musi Rawas.

 

"Sementara Novriansyah sendiri tercatat sebagai pengurus aktif DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Rawas sekaligus anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kondisi tersebut dinilai bertentangan secara langsung dengan prinsip loyalitas tunggal kader dan larangan adanya keterikatan struktural dengan partai politik lain." Ucap Al imron Wakil Ketua bidang Politik,pemerintahan otonomi daerah,kebijakan publik,repormasi birokrasi dan repormasi sistem hukum Nasional

 

Dalam Peraturan Partai,lanjutnya,Nomor 25A ditegaskan bahwa anggota keluarga kader wajib berada dalam satu garis perjuangan politik. Aturan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga militansi, kesetiaan, dan integritas kader di semua tingkatan.

 

"Jika dugaan pelanggaran ini terbukti, sanksi yang menanti bukan perkara ringan. Mulai dari pencabutan keanggotaan partai hingga Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Musi Rawas dapat dijatuhkan." Ucapnya

 

Sejumlah kader bahkan menyuarakan kekhawatiran serius bahwa yang bersangkutan berpotensi berpindah haluan politik ke PSI pada akhir masa jabatannya. Jika kondisi ini tidak ditindak sejak dini, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi disiplin partai dan membuka ruang pragmatisme politik di tubuh PDI Perjuangan.

 

“Penegakan disiplin adalah harga mati. Jangan sampai aturan partai hanya jadi formalitas,”pungkasnya.

baca berita lainnya di google news