 |
| Bupati Sarolangun H Hurmin usai memimpin proses mediasi penyelesaian konflik antara PT Sari Aditya Lokal (SAL) dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kecamatan Air Hitam |
SAROLANGUN MSM.COM – Proses mediasi penyelesaian konflik antara PT Sari Aditya Loka (SAL) dengan
masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kecamatan Air Hitam berlangsung alot selama
kurang lebih tujuh jam, Jumat (17/04/2026), di Ruang Pola Utama Kantor Bupati
Sarolangun.
Rapat
yang dipimpin langsung oleh Bupati Sarolangun H Hurmin itu dihadiri jajaran
Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Hudri, M.Pd.I, para kepala OPD, Jenang dan
Temenggung SAD, tokoh masyarakat Air Hitam, serta lembaga adat.
Mediasi
dimulai pukul 14.35 WIB secara tertutup. Setelah melalui pembahasan panjang dan
penuh dinamika, kesepakatan akhirnya tercapai sekitar pukul 21.30 WIB, ditandai
dengan penandatanganan kesepakatan di atas materai serta penyerahan ganti rugi
dari pihak perusahaan.
Dalam
kesepakatan tersebut, PT SAL menyerahkan kompensasi sebesar Rp75 juta kepada
Temenggung SAD Njalo, yang kemudian ditutup dengan doa bersama.
Bupati
Hurmin menegaskan bahwa mediasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah
dalam menyelesaikan konflik yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Pertemuan
ini adalah wujud itikad bersama untuk mencari solusi, bukan memperkeruh
keadaan. Kita hidup di Sarolangun dengan menjunjung tinggi nilai ‘Adat Serumpun
Pseko’ yang harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Dalam
forum tersebut, Temenggung Njalo menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa
yang terjadi, sekaligus berharap tidak ada lagi tindakan kekerasan terhadap
masyarakat SAD.
Ia
juga menyoroti penolakan terhadap penggunaan tenaga keamanan dari luar daerah.
Sementara
itu, Temenggung Jaelani menuntut pertanggungjawaban sesuai hukum adat SAD,
yakni 250 lembar kain per korban. Dengan jumlah tiga korban, total nilai
kompensasi mencapai Rp75 juta.
Perwakilan
PT SAL, Joko Susilo, menyampaikan bahwa perusahaan telah beroperasi secara
legal dengan Hak Guna Usaha (HGU) sejak sekitar 30 tahun lalu, dengan total
luas areal mencapai 11.000 hektare.
Ia
menegaskan bahwa keberadaan perusahaan juga memberikan kontribusi bagi
masyarakat, termasuk sekitar 3.000 petani plasma dan 3.300 kepala keluarga
penerima manfaat program sosial.
“PT
SAL menyesalkan kejadian konflik pada 12 April 2026 dan berharap permasalahan
ini dapat diselesaikan secara baik melalui komunikasi dan kerja sama semua
pihak,” katanya.
Perusahaan
juga memaparkan berbagai program sosial yang telah berjalan, seperti penyediaan
ambulans bagi SAD, fasilitas posyandu, 13 sanggar pendidikan, beasiswa, bantuan
sembako rutin, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat.
Poin
Kesepakatan
Dalam
kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak, terdapat beberapa poin
utama:
PT SAL
membayar ganti rugi kepada korban SAD sebesar Rp25 juta per orang (total Rp75
juta) sesuai ketentuan adat.
Jika
korban meninggal dunia dalam waktu 30 hari sejak kesepakatan, maka ganti rugi
akan ditingkatkan sesuai ketentuan adat menjadi “bangun”.
PT SAL
menanggung kerugian aset perusahaan, termasuk kerusakan klinik, ruang TK, mess,
pos jaga, serta biaya pengobatan korban dari pihak security, dengan total
kerugian mencapai Rp368 juta.
- Pihak SAD wajib mematuhi ketentuan, di antaranya:
Kesepakatan
ini disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda, termasuk Dandim, Kajari,
Wakapolres, serta Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
Meski berlangsung panjang dan penuh perdebatan, mediasi tersebut akhirnya menghasilkan titik temu dan menjadi langkah awal menuju pemulihan hubungan antara perusahaan dan masyarakat adat SAD.
Jurnalis : A.Majid
baca berita lainnya di google news
