![]() |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) |
JAKARTA MSM.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha
(HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran,
riwayat kejadian, memuat kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak
atas tanah masing-masing perusahaan.
“Dari 11 perusahaan, kami
buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan
untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir,
dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,”
jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor
Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko
Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).
Klaster pertama
mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya,
antara lain karena luas lahan yang terbakar lebih dari 50%, kejadian kebakaran
yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi
serta memitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap diktum
atau persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak. Dalam klaster ini
terdapat tiga perusahaan, yakni PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektar, PT
RKA seluas 11.558 hektar, dan PT SKM seluas 5.355,33 hektar dan 2.360,81
hektar.
Klaster kedua mencakup
satu perusahaan, yakni PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan
luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir
pada tahun 2020 sehingga tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.
Selanjutnya, klaster
ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP),
tetapi belum memperoleh HGU. Perusahaan ketiga tersebut adalah PT ANI seluas
5.244 hektar, PT BOS seluas 4.750 hektar, dan PT AER seluas 5.134 hektar.
Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi
perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, Menteri Nusron juga
merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan
Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian untuk memberikan IUP
yang dimiliki perusahaan.
“Pertimbangannya sama,
kejadian kebakaran yang berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi
kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan
perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada
kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.
Klaster keempat,
perusahaan yang direkomendasikan untuk membatalkan sebagian HGU-nya karena luas
lahan yang terbakar kurang dari 50%. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di
Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare.
Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiganya masih dalam proses pendalaman untuk
menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.
"Untuk tiga
perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke
lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, kami akan menentukan
apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal
proses pembuatan SK dan akan kami umumkan segera," pungkas Menteri Nusron.
baca berita lainnya di google news
