JAKARTA MSM.COM - Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98%. Saat mengikuti
Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87%
dalam Lahan Baku Sawah (LBS), di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko)
Bidang Pangan pada Rabu (11/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan angka tersebut
sudah melampaui target awal yang ditetapkan.
“Berdasarkan data per
10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat
Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi
terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari
target nasional minimal 87% untuk mendukung ketahanan pangan sehingga nanti
bisa kita melindungi sawah barunya,” ujar Menteri Nusron.
Angka tersebut bisa
tercapai berkat dukungan pemerintah daerah. Saat ini, ada 110 kabupaten/kota
yang telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B; 300 kabupaten/kota telah
menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat
Jenderal Tata Ruang; 47 kabupaten/kota telah proses berita acara kesepakatan
dengan 4 Direktorat Jenderal; 2 kabupaten/kota tengah memproses berita acara
kesepakatan dengan 3 Direktorat Jenderal; dan 11 kabupaten/kota tengah
memproses berita acara kesepakatan di daerah.
Meski secara nasional
penetapan LP2B telah melampaui target, Menteri Nusron tak menampik jika masih
terdapat tiga provinsi yang capaian LP2B-nya berada di bawah ketentuan minimal
87%. Ketiganya adalah Provinsi Riau dengan capaian 76,24%, Provinsi Banten
84,73%, dan Provinsi Papua 78,02%.
“Kami sudah berdiskusi
dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang
berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa
di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di
Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang
hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target
nasional,” jelas Menteri Nusron.
Dari segi aturan dalam
penataan ruang, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81
dalam regulasi tersebut, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan
oleh pemerintah daerah secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima
tahun. Termasuk, jika dibutuhkan untuk akomodasi LP2B.
“Jadi pekerjaan
selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk
ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan
ke dalam revisi tata ruang agar tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Menteri Nusron.
Menko Pangan, M.
Zulkifli Hasan, sebagai pimpinan rapat menerima laporan sekaligus menetapkan
pencapaian akhir LP2B di angka 87,98%. “Memang ada tiga provinsi yang masih
kurang, tapi kita sepakat saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait
sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,”
ujar Zulkifli Hasan.
Dalam Rakortas ini,
turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri
Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal
Malik Hendropriyono; Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar, beserta
jajaran kementerian/lembaga terkait. Pada pertemuan ini, Menteri Nusron hadir
didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana serta Plh.
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Budi
Martono.
baca berita lainnya di google news
