JAKARTA MSM.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan Kementerian ATR/BPN
akan menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan
(karhutla) dengan luas total mencapai 42.214,51 hektare. Langkah penertiban
mencakup ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi
terhadap masing-masing perusahaan. Penanganannya bervariasi, ada pencabutan
sebagian Hak Guna Usaha (HGU), hingga pencabutan seluruh HGU bagi perusahaan
yang masuk dalam kluster pertama.
Pencabutan seluruh HGU
pada klaster pertama didasarkan pada tingkat kebakaran yang melebihi 50%,
kejadian kebakaran berulang, tidak tersedia sarana dan prasarana untuk
mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, dan adanya pelanggaran terhadap
diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak. “Artinya, terdapat persyaratan yang
telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh
perusahaan,” kata Menteri Nusron.
Di klaster kedua
terdapat satu perusahaan, yaitu PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah
berakhir pada tahun 2020. Pemerintah memastikan, negara akan mengambil alih
lahan eks PT BSLT seluas 2.300 hektare. Kemudian, pada klaster ketiga adalah
perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum
memperoleh HGU. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan dalam
klaster ketiga tersebut. Evaluasi terhadap IUP perusahaan terkait juga akan
direkomendasikan oleh Menteri Nusron kepada Menteri Dalam Negeri bersama
pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
“Yang masuk ke dalam
klaster (tiga) ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750
hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang,
sarana perasaan tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan,
tapi belum ada perkebunannya,” terang Menteri Nusron.
Untuk perusahaan dalam
klaster keempat, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pencabutan sebagian HGU.
Perusahaan yang masuk pada klaster ini jadi perusahaan delapan belas yang masuk
dalam daftar total 11 penindakan. “Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya
kurang dari 50%, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas
1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak,” ujarnya.
Klaster kelima atau
yang terakhir, masih dalam proses pengkajian dan pendalaman teknis untuk
menentukan bentuk penindakan. “Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang
kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API,
dan kemudian PT JMS sedang kita melakukan pendalaman, apakah pencabutannya
semua atau sebagian sedang pemeriksaan fisik ke lapangan dan mengukur data-data
yang ada,” pungkas Menteri Nusron.
baca berita lainnya di google news
