JAKARTA MSM.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan
menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta
Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung
upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan
tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan
Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Pada kesempatan
tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan
penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus
Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur
Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Di samping itu, pin juga
diberikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target
Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75
penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan
Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Penerima ke-25 tersebut
meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Menteri
Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan
memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi
antarlembaga yang diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi
tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.
“Sekali lagi, kami
pesankan agar intensitas kegiatan ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami
mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level
tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan
pencegahan sejak dini,” pungkas Menteri Nusron.
Pada Rakor tahun 2026
ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula
sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian
ATR/BPN.
baca berita lainnya di google news
