MURATARA MSM.COM - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Tim Dukungan Elemen Satuan Kinerja (Desk) Pilkada Kabupaten Muratara. Menggelar rapat koordinasi diruang rapat Setda, Kamis (3/12).
Rakor tersebut, dihadiri sejumlah narasumber. Seperti Ketua KPU Muratara Agus Maryanto, Polres, Dandim 0404, dan Plt. Kesbangpol serta Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muratara.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Pjs. Bupati Muratara Supriyono, juga dihadiri sejumlah Kapolsek, Danramil, Camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muratara.
Pjs. Bupati Muratara, Supriyono mengatakan, rakor yang digelar sebagai wadah koordinasi dari setiap instansi terkait, yang tergabung dalam Desk, sebagai fasilisator dan pemantau terwujudnya penyelenggaraan Pilkada damai dan aman.
Dimana, dalam Pilkada serentak ini. Kabupaten yang berslogan Beselang Serundingan ini, juga ikut melaksanakan Pilkada pada 9 Desember mendatang.
"Dengan hal itu, tentu banyak hal yang harus kita sikapi dan harus dipersiapkan dari awal. Agar pelaksanaan Pilkada nanti berjalan dengan baik, dan memberikan demokrasi yang baik pula pada masyarakat" kata Supriyono.
Dia menguraikan, pada pelaksanaan Pilkada ini. Diawali dengan begitu banyak tahapan yang dilakukan oleh KPU. Dimulai dari persiapan, hingga akhirnya pleno terakhir dan penetapan pemenang.
Untuk itu, Supriyono mengajak semua pihak, bahu membahu. Dalam rangka Desk ini ada beberapa hal yang sangat penting. Karena merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan memfasilitasi pelaksanaan Pilkada.
"Pemerintah daerah cuma memfasilitasi saja, dalam artian yang cukup luas. Diantaranya adalah akan segera didistribukannya logistik. Kami sudah mengatakan kepada Asisten I, untuk menggelar rapat Desk Pilkada secepatnya, sebelum KPU melakukan distribusi logistik ke titik distribusi" paparnya.
Terkait pendistribusian logistik oleh KPU, Dia berharap kepada Camat dan Kepala Desa untuk ikut serta mengawal dan mengamankan pendistribusian logistik nantinya.
Sementara, Ketua KPU Kabupaten Muratara, Agus Maryanto menyampaikan, adanya perubahan nomenklatur. Dimana untuk Pilkada tidak ada lagi undangan yang diberikan kepada pemilihan seperti pada pemilihan sebelumnya.
"Pemilihan juga tidak perlu menuliskan namanya, begitu juga KPPS tidak usah lagi mengisi data pemilihan karena sudah tercetak. Karena berdasarkan DPT itulah daftar hadir. Jadi pemilih datang tinggal tanda tangan" ujarnya. (MJ)
