MURATARA MSM.COM-Aliansi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPENAS), mendatangi kantor Bupati Muratara, Rabu (23/12). Jumlah massa yang mencapai ratusan ini, melakukan aksi demo didepan kantor Bupati Muratara menuntut gaji mereka yang belum dibayar.
Aksi ratusan aliansi ABPENAS yang terdiri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Linmas Desa, Marbot maupun perangkat desa mendatangi kantor bupati sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung meminta tanggapan dan jawaban pemerintah daerah terkait gaji mereka tidak dibayar selama 3 bulan terakhir.
Informasi yang dihimpun dilapangan ratusan massa mendesak pihak pemerintah agar merialisasikan anggaran gaji perangkat desa dengan ancaman menyegel kantor bupati maupun menutup jalan lintas sumatera.
Tidak hanya itu, massa juga menulis berbagai tuntutan mereka dikertas karton putih maupun sepanduk yang dibentang depan kantor bupati. Seperti yang tertulis dikertas karton ‘BPK tolong usut tuntas dana ADD TW IV tahun 2020. Sehingga tunjangan BPD dan perngkat desa serta Linmas Se-Kb Muratara belum terialisasi’.
Namun dalam orasi dan tuntutan mereka didepan Pemda justru tidak mendapatkan jawaban dari pihak Pemerintah Kabupaten karna tidak ada yang dapat ditemui. “Sehingga suasana sempat tegang dan memanas antara massa dengan pihak anggota maupun Pol-PP. Yang mendesak untuk menyegel kantor hingga menutup jalan lintas”.
Namun timbulnya kesepakatan massa menunggu Asisten I, Susyanto Tunut yang belum datang masuk kantor. Sementara Sekda dikabarkan lagi Dinas Luar.
Seperti yang dikatakan Mono anggota BPD dari Rawas Ilir mengatakan aksi yang dilakukan oleh anggota BPD adalah upaya terakhir selama 3 hari terakhir menuntut gaji mereka kepada Pemda Muratara yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemda.
“Sampai hari ini belum ada solusinya dari pihak Pemerintah daerah terkait gaji BPD maupun perangkat Desa. Sehingga sampai aksi ini,” kata ia.
Dilanjutkanya, bahwa saat ini sudah masuk akhir tahun dan anggaran mau tutup buku dan mendapat alasan anggaran kosong. “Pertanya kami apa solusinya dan bagai mana bisa anaggaran rutin tidak dirialisasikan. Kemana penegak dan pengawas dalam pengguna anggaran. BPK harus usus tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Pol-PP, Firdaus mengatakan kepada massa agar lebih bersamar dan tunggu kedatangan asisten jangan sampai menutup kantor hingga melakukan pembelokiran jalan.
“Nanti asisten akan datang. Sebab sekarang masih dalam perjalanan. Sekda informasinya DL,” kata Firdaus didepan ratusan massa. (mj)
