![]() |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi kinerja untuk triwulan I tahun 2025 |
JAKARTA MSM.COM - Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi kinerja untuk
triwulan I tahun 2025. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus
Windayana, menyoroti peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagai salah satu langkah untuk mencapai capaian kinerja yang lebih
optimal.
"Untuk
mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%, salah satu syaratnya
adalah nilai SAKIP yang bagus. Saat ini, kita masih berada di predikat BB
(Sangat Baik) dengan nilai yang naik dari tahun 2023 sebesar 69,17 ke 70,54 di
tahun 2024 atau meningkat sekitar 1,37 poin," ujar Suyus Windayana dalam
paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, pada Senin. (21/04/2025).
Suyus
Windayana menjelaskan, selama 3 tahun terakhir tren nilai SAKIP Kementerian
ATR/BPN terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pencapaian 69,56. Ia
menegaskan bahwa peningkatan nilai SAKIP menjadi sangat penting, tidak hanya
untuk menaikkan tukin, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan Reformasi
Birokrasi.
Untuk
tahun 2024, Suyus Windayana menyebut terdapat beberapa indikator sasaran
strategis yang telah mencapai angka 100%, bahkan lebih. Salah satunya adalah
indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai
114%, serta indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang juga
mencatatkan realisasi 100%.
Namun
demikian, ia mengakui masih terdapat indikator yang belum mencapai target,
salah satunya terkait ketimpangan penguasaan tanah. Menurutnya, kondisi
demografi di wilayah Jawa dan Bali yang padat penduduk turut mempengaruhi
pencapaian tersebut. “Hal ini tidak bisa kita lihat secara terpisah-pisah.
Pertimbangan rasionalitas wilayah dan jenis data juga harus kita perhatikan
dalam evaluasi kinerja ini,” jelas Suyus Windayana.
Sejalan
dengan hal itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung
Darmawan, menekankan pentingnya membangun kesadaran dalam meningkatkan
akuntabilitas kinerja seluruh jajaran. “Kita harus memahami bahwa Kementerian
ATR/BPN adalah kantor besar dengan 566 satuan kerja yang perlu dievaluasi dan
dimonitor secara terus-menerus sehingga kita dapat menjadi institusi yang lebih
baik dan lebih dipercaya,” tuturnya.
Ia
menilai, evaluasi ini dapat menghasilkan perencanaan yang lebih strategis dan
tepat sasaran. “Dengan evaluasi yang baik, kita dapat mengetahui kelemahan dan
kekuatan, serta dapat membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang,”
pungkas Dalu Agung Darmawan.
Evaluasi
kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025 ini disampaikan oleh Kepala
Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, akan berlangsung mulai 21-25
April 2025. Evaluasi akan melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN
di tingkat pusat dan daerah.
Pada
pembukaan evaluasi kinerja tersebut, hadir secara memikat sejumlah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. Hadir pula secara
berani, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran.
baca berita lainnya di google news