 |
| Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan |
JAKARTA MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Rapat
Koordinasi mengenai Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Kantor Kementerian Koordinator
(Kemenko) Bidang Pangan pada Selasa (18/03/2025). Salah satu keputusan yang
diambil dalam rapat tersebut adalah penetapan 87% dari total lahan baku sawah
(LBS) untuk dimasukkan ke dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B). Keputusan diambil berdasarkan dukungan Kepala Bappenas yang menilai hal
ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan.
“Karena jika sudah
menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsinya untuk kepentingan apa
pun selamanya, kecuali dengan mengganti lahan tersebut dengan tingkat
produktivitas yang setara,” ujar Menteri Nusron.
Berdasarkan
ketentuan tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa di depannya tidak hanya
sawah teknis yang akan ditetapkan menjadi LP2B melainkan lahan sawah tadah
hujan juga dijadikan LP2B. “Lahan sawah tadah hujan, meskipun tidak produktif
untuk padi, bisa untuk tanaman lain yang lebih sesuai dengan ketersediaan air,”
tuturnya.
Dalam pertemuan
ini, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang
bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. “Kami akan
segera membuat sawah baru dan mengoptimalkan sawah yang ada untuk menjamin
ketahanan pangan,” ungkapnya.
Zulkifli Hasan
juga menekankan pentingnya revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 yang akan
menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan jabatan dan posisi Menko. Revisi ini
akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya
8 provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan
lahan pertanian.
Adapun penambahan
12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD antara lain Aceh,
Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan
Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Sulawesi Selatan.
Dalam rapat
tersebut, turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala
Bappenas, Rachmat Pambudy; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris
Marfai; Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono; Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti;
serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN dan perwakilan
kementerian/lembaga terkait.
baca berita lainnya di google news
