 |
| Mentari ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025) |
JAKARTA MSM.COM – Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron
Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara, Jakarta,
Senin (15/09/2025). Pada rapat tersebut ditetapkan pagu anggaran Kementerian
ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9.499 triliun.
“Untuk
pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri
dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan,
dan program penyelenggaraan penataan ruang,” terang Menteri Nusron yang hadir
dalam RDP didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN,
Ossy Dermawan.
Menteri
Nusron menjelaskan, pengelolaan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada
peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan. Dari jumlah
tersebut, Rp6.475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk
pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja
(Satker) Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah. Kemudian, sekitar Rp3.023
triliun dikhususkan untuk kegiatan non-operasional.
"Belanja
operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran
non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah,
Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang
dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun," kata Menteri
Nusron.
Selain
pengelolaan anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, meningkat sekitar
Rp300 miliar atau 9,12% dari tahun sebelumnya. Target ini didominasi oleh
layanan fungsional senilai Rp3.545 triliun, dan sisanya Rp44.651 miliar berasal
dari layanan umum.
Melalui
pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Komisi II DPR RI, Menteri Nusron
menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam
penggunaan anggaran dengan tetap berorientasi pada hasil yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah dan legislatif
menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.
“Kami
berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026,
selalu mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh
anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap
anggota DPR RI Komisi II, untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang menyeluruhnya
kepada kami,” ungkap Menteri Nusron.
Selain
Kementerian ATR/BPN, RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M.
Rifqinizamy Karsayuda ini juga menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri
dan jajaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Turut hadir, seluruh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta jajaran.
baca berita lainnya di google news
