 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kegiatan pembinaan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur |
JAKARTA MSM.COM
– Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan
pentingnya perubahan serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang
kepada masyarakat. Hal ini mengingat sebagian besar proses bisnis di
Kementerian ATR/BPN terfokus pada pelayanan publik. Peningkatan tersebut tidak
hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala agar
kualitas layanan menjadi lebih terukur.
"Sekarang resolusi tahun
2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih
bisa mewujudkan kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini pelayanan akan kita evaluasi
setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang
numpuk," tegas Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor
Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
Upaya perbaikan dan
peningkatan layanan pertanian tersebut dinilai krusial. Menurut Menteri Nusron,
masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN harus
merasakan kepastian, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian
layanan.
“Semisal jika selama tujuh
hari, berkasnya dikatakan patuh (memenuhi syarat), maka setelahnya berkasnya
sudah sampai (proses) mana, jika sudah 14 hari, sudah sampai mana. Kita bangun
komitmen itu,” ujar Menteri Nusron.
Pada kesempatan yang sama,
Menteri Nusron juga melakukan evaluasi terhadap kemajuan penyelesaian berkas
pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan yang berada di lingkungan
Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Upaya percepatan penyelesaian berkas
tersebut telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di
Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.
“Kita telah membuat pedoman
penyelesaian berkas ini ya. Seluruh berkas yang masuk pada Q1 2025, harus
selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2 2025, harus selesai pada minggu
pertama dan kedua Februari 2026, begitu seterusnya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, para
Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan kemajuan pelayanan
masing-masing serta tantangan yang dihadapi di lapangan kepada Menteri Nusron.
Diskusi ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pertanahan di setiap
wilayah.
Turut hadir dalam kegiatan ini
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo
Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT),
Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama
Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Kementerian ATR/BPN.
baca berita lainnya di google news
