 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat memimpin rapat di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026) |
JAKARTA MSM.COM – Sebagai
upaya dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyiapkan
pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan asesmen kompetensi secara
berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme
aparatur serta mendorong transformasi pelayanan publik di lingkungan
Kementerian ATR/BPN.
“Jika
kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang
terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk
melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap
pelayanan atau keramahtamahan aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar
tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian
ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
Menteri
Nusron menekankan bahwa pelatihan tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk
memperoleh sertifikat. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap
dampak pelatihan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan. “Jangan
sampai orang ikut pelatihan manajemen, lulus, dapat sertifikat, tapi tidak ada
dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, yang perlu kita evaluasi
bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan tempat pelatihannya,” tegasnya.
Ia
juga mengingatkan agar sertifikasi benar-benar mencerminkan kompetensi peserta.
Menteri Nusron menilai perlu dilakukan pengecekan mendalam apabila terdapat
ketidaksesuaian antara hasil ujian dan kinerja di lapangan. “Kalau ujiannya
paling bagus, tapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu
dicek,” ucapnya.
Selain
itu, Menteri Nusron meminta pelatihan agar-pelatihan strategi yang sebelumnya
dinilai berjalan baik dapat diaktifkan kembali pada tahun ini. Pelatihan
tersebut diharapkan menjangkau hingga petugas hukum agar memiliki kompetensi
yang memadai serta sertifikasi yang relevan.
Sementara
itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN,
Agustyarsyah, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 telah diselenggarakan berbagai
program pelatihan. Namun, ia menekankan pentingnya umpan balik dari kantor
wilayah (kanwil) untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelatihan, termasuk
dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Masukan
dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan, termasuk pada tahun 2025, akan
menjadi dasar penyempurnaan kurikulum pelatihan tahun 2026. Dengan persiapan
yang lebih matang, diharapkan seluruh program pelatihan dapat terlaksana tepat
waktu dan mampu meningkatkan kompetensi SDM Kementerian ATR/BPN secara
menyeluruh.
“Kami
membutuhkan masukan dari teman-teman Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga
bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk
melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu
diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelasnya.
Rapat
pimpinan kali ini diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy
Dermawan; Jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan
Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti secara
berani.
baca berita lainnya di google news
