 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat rapat pimpinan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta |
JAKARTA MSM.COM – Untuk
mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah, termasuk tanah wakaf dan
rumah ibadah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memperluas
kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kerja sama tersebut
diharapkan dapat melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
tematik guna mendukung kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan
pertanahan di lapangan.
“Kita
perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa,
ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN
atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi yang nyata di
lapangan,” ujar Menteri Nusron saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN
di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
Menteri
Nusron menekankan bahwa keterlibatan pelajar terbukti efektif, khususnya dalam
percepatan sertipikasi tanah wakaf. Berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah,
khususnya di Pekalongan, program KKN mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf
dan rumah ibadah secara signifikan. “Bapak/Ibu di daerah, mohon perlu lagi
kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain. Ini
terbukti efektif,” tambahnya.
Wakil
Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menilai bahwa kerja sama dengan
perguruan tinggi memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, program persiapan
KKN tahun 2026 perlu dilakukan secara matang, termasuk dari sisi penganggaran.
“Anggaran
KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan agar apa yang menjadi keinginan Pak
Menteri dapat tercapai, terutama percepatan pengurusan sertipikat yang
ditargetkan sebesar enam juta bidang tanah tahun ini. Jika program ini bisa
digabungkan, tema-temanya harus dipilih dengan tepat. Dengan demikian, di tahun
2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,”
jelas Ossy Dermawan.
Sementara
itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa
Kementerian ATR/BPN juga akan menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan
Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III. Program ini
akan melibatkan sebanyak 619 taruna sebagai bagian dari skema perbantuan sumber
daya manusia.
Program
tersebut mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi
melalui pelibatan mahasiswa elektronik dalam fungsi administratif, kearsipan,
serta teknis spasial sesuai dengan pedoman yang berlaku. Strategi ini
diharapkan mampu mencapai tujuan nasional dalam penyelesaian pendaftaran bidang
tanah.
Dalam
rapat tersebut, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian
kinerja tahun sebelumnya sekaligus target yang akan dicapai pada tahun 2026.
Rapim kali ini juga diikuti para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan
Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan
secara bold.
baca berita lainnya di google news
