PALEMBANG MSM.COM — Presiden Republik Indonesia memimpin langsung
Rapat Terbatas (Ratas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di
Provinsi Sumatera Selatan. Rapat berlangsung di VIP Room Bandara Sultan Mahmud
Badaruddin II Palembang, Senin (24/8/2026), mulai pukul 14.00 WIB.
Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat
tinggi pemerintah pusat, di antaranya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit
Prabowo, M.Si., Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara,
serta Sekretaris Kabinet.
Dari unsur daerah, hadir Gubernur Sumatera Selatan,
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Pangdam
II/Sriwijaya, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Ratas tersebut menjadi bentuk perhatian langsung
pemerintah pusat terhadap penanganan Karhutla di Sumatera Selatan sekaligus
memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi
potensi bencana ekologis dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kehadiran Kapolda Sumsel dalam rapat tersebut
menunjukkan keterlibatan aktif Polda Sumsel dalam mendukung langkah penanganan
Karhutla, termasuk upaya pencegahan, mitigasi, patroli terpadu, pemantauan
titik api, serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan.
Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting
dalam memastikan setiap potensi Karhutla dapat diantisipasi dan ditangani
sedini mungkin. Sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait juga
diperlukan untuk menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan serta
stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan.
Rapat tersebut memberikan penguatan strategis
terhadap koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam
penanganan Karhutla. Dukungan pemerintah pusat diharapkan semakin memperkuat
langkah mitigasi dan respons terhadap potensi kebakaran di wilayah Sumatera
Selatan.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min
Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumsel dalam rapat
terbatas tersebut merupakan bentuk kesiapan Polda Sumsel dalam mendukung arahan
pemerintah pusat terkait penanganan Karhutla.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah
demi kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan sinergi lintas sektor
dalam penanganan Karhutla. Setiap arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam
rapat ini akan menjadi bagian penting dalam penguatan langkah penanganan di
lapangan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Ia menambahkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan
keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha
hingga masyarakat. Pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk
mencegah kebakaran berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
Rapat Terbatas Penanganan Karhutla yang dipimpin
langsung Presiden Republik Indonesia ini menegaskan perhatian pemerintah pusat
terhadap kondisi Karhutla di Sumatera Selatan sekaligus memperkuat komitmen
bersama antara Polri, TNI dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat
serta menjaga lingkungan dan stabilitas kamtibmas di Bumi Sriwijaya.
baca berita lainnya di google news
