 |
| Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni, mengungkapkan kondisi riil pendapatan daerah serta sejumlah prioritas pembangunan dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial |
MURATARA MSM.COM — Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni, mengungkapkan kondisi riil pendapatan daerah serta sejumlah prioritas pembangunan dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial, Kamis (13/8/2026).
Hingga saat ini, kata Bupati Devi, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam untuk tahun 2026 yang diterima daerah baru mencapai Rp10 miliar. Padahal, akumulasi hak yang belum dibayarkan pemerintah pusat dari tahun 2023 dan 2024 mencapai Rp222 miliar.
"Sehingga total hak kita yang belum masuk ke kas daerah dari DBH Sumber Daya Alam saat ini adalah sekitar Rp212 miliar," tegasnya.
Sementara itu, besaran hak DBH SDA untuk tahun 2025 hingga saat ini belum diketahui secara pasti nilainya. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar pada tahun 2027 mendatang, seluruh tunggakan hak daerah tersebut dapat ditransfer secara utuh oleh pemerintah pusat.
"Apabila dana tersebut sudah diterima, akan segera kita alokasikan untuk percepatan pembangunan jalan, jembatan, sekolah, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat," ujar Devi.
Di tengah keterbatasan anggaran ini, Bupati memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga paruh waktu tetap berjalan lancar tanpa pemotongan. Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya juga sudah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kepada seluruh pegawai pemda, guru, dan tenaga kesehatan, saya berharap senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bekerja disiplin sesuai aturan," pesannya.
Terkait alokasi Dana Desa, Bupati mengakui adanya penurunan nominal, sehingga saat ini rata-rata yang diterima setiap desa berkisar antara Rp250 juta hingga Rp400 juta per tahun. Pemerintah desa telah menggelar rapat koordinasi untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat sekaligus mengatur prioritas penggunaan anggaran, mencakup bantuan guru ngaji, marbot masjid, operasional Posyandu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, hingga kegiatan Karang Taruna.
"Kami mengajak masyarakat untuk dapat menanyakan dan memahami rinciannya langsung kepada Kepala Desa di wilayah masing-masing," imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Muratara tetap fokus menyelesaikan pekerjaan yang paling mendesak, antara lain perbaikan ruas jalan Nibung dan Ulu Rawas. Pembangunan Gardu Induk PLN juga ditargetkan tuntas pada tahun ini guna mengatasi gangguan pasokan listrik yang kerap terjadi.
Selain itu, Pemkab Muratara terus berkoordinasi dengan penyedia layanan seluler seperti Telkomsel, XL, dan Indosat M3 agar sinyal komunikasi dapat menjangkau seluruh desa. Sementara itu, usulan perbaikan jembatan yang putus akibat banjir juga telah diajukan ke pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
"Marilah kita tetap berpikir positif menghadapi segala keterbatasan ini. Pemerintah akan terus fokus pada hal-hal yang paling mendesak bagi kepentingan masyarakat. Terima kasih atas pengertian dan dukungan seluruh elemen masyarakat, mari kita jaga Muratara tetap aman, tertib, dan damai," pungkas Bupati Devi Suhartoni.
baca berita lainnya di google news
