masukkan script iklan disini
MURATARA MSM.COM - Pemkab Muratara menggelar Musrenbang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, di ruang pertemuan BPKAD, Kamis (16/4). Musrenbang dipimpin langsung Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat melalui Vidio Conference (VidCon).
Turut serta, Sekda Muratara, Alwi Roham, Ketua DPRD Efriansyan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat, dengan nara sumber perwakilan Bappeda Provinsi Sumsel.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda, Erwin Syarif selaku ketua pelaksanakan mengatakan, pelaksanaan Musrenbang ditengah Pandemi Covid-19, dilaksanakan melalui media Vidio Conference (VidCon).
VidCon terhubung langsung dengan perwakilan Bappeda Sumsel dan beberapa OPD dan kantor Kecamatan untuk diikuti Kepala Desa.
"Karena wabah Covid-19 pelaksanaan musrenbang digelar secara VidCon. Namun hal ini tidak mengurangi keseriusan kita dalam menyusun musrenbang RKPD Kabupaten Muratara Tahun 2021" kata Erwin.
Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat menyampaikan, bahwa Musrenbang RKPD merupakan kegiatan penting dalam mengambil keputusan untuk rencana pembangunan.
Bupati mengatakan, Musrenbang merupakan titik temu antara proses perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning process) dan proses perencanaan dari bawah keatas (bottom-up planning process).
"Melalui kegiatan musrenbang, kita dapat mencari prioritas pembangunan dari apa yang diusulkan dalam kegiatan Musrenbang kecamatan" kata Bupati.
Orang nomor satu di Bumi Beselang Serundingan ini memaparkan, perekonomian Kabupaten Muratara hingga tahun 2019, secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen.
Ketimpangan pendapatan penduduk Muratara, sebesar 0,276 dan masuk dalam kategori rendah. Artinya, ketimpangan pendapatan antara penduduk tidak terlalu lebar.
Sementara, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,77 persen, lebih rendah dari provinsi Sumsel dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Muratara sebesar 63,75. Adapun tingkat kemiskinan sebesar 19,12 persen di tahun 2019.
"Kita terus bekerja keras dalam mengentaskan kemiskinan, Tentunya perlu komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk menekan angka kemiskinan tersebut" kata Bupati.
Bupati mengungkapkan, Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Virus Corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Tentu memiliki dampak luas, khususnya dalam sendi perekonomian nasional maupun daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Muratara.
Ia menilai, beberapa hal yang akan terjadi, seperti persentase angka kemiskinan yang masih tinggi dan cenderung meningkat, IPM masih rendah, infrastruktur dasar, konekivitas dan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas, nilai tambah ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta stabilitas sosial dan ekonomi.
Menurut Bupati, dengan memperhatikan beberapa isu strategis itu. Maka diperlukan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki untuk menjawab hal tersebut.
Ia optimis, dapat memenuhi beberapa target pencapaian pembangunan di tahun 2021. Diantaranya, Pertumbuhan ekonomi antara 4,16 sampai 4,50 persen, tingkat kemiskinan 18,62 persen, IPM di angka 65,00, Rasio Gini 0,258. (MJ)
