 |
| Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyerahkan 42 sertipikat untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) |
OKU TIMUR
MSM.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 42 sertipikat untuk
Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan
Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) di Aula
Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025). Total
luas Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq
Kementerian Pertahanan ini, mencapai 32.782,5 hektare yang artinya Puslatpur
ini menjadi yang terluas di Asia.
Begitu kami jadi
Menteri ATR/Kepala BPN, kami berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI,
Kasad, Kasal, dan Kasau, kami mendapat setumpuk dokumen persoalan aset TNI yang
secara keseluruhan totalnya mencapai 649 titik yang harus kami selesaikan.
Dalam kurun waktu
tiga bulan, tim Kementerian ATR/BPN bersama Kemhan dan TNI telah berhasil
menyelesaikan 92 kasus. Dari total 649 titik, 126 di antaranya berkaitan dengan
TNI AD, sementara sebagian besar berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Untuk menjaga aset
negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN
mengusulkan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI. “HPL ini
adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia
masih ada, status HPL tetap melekat pada tanah tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, HPL
akan memberikan kepastian hukum bagi TNI sekaligus membuka peluang bagi
masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. Sebagai solusinya, di atas
tanah HPL, masyarakat dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai,
dengan persetujuan dari pemegang HPL, yaitu TNI.
“Semangatnya
adalah aset negara tidak boleh hilang, tetapi negara juga tidak boleh
bermusuhan dengan rakyatnya. TNI harus merangkul dan melindungi rakyat karena
TNI lahir dari rakyat,” kata Menteri Nusron.
Kepala Staf TNI
AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi yang diberikan
Menteri Nusron. Ia pun berkomitmen, di samping membenahi aset, TNI akan
mengedepankan kepentingan masyarakat. “Ini juga kami akan benahi agar
betul-betul masyarakat yang memanfaatkan lahan,” ujarnya.
"Terima
kasih, banyak sekali ide yang diberikan oleh Pak Menteri bagaimana teknisnya.
Kami akan berusaha semaksimal mungkin bahwa bagaimana nanti lahan ini
berproduksi harus lebih dominan pro masyarakat di sekitar. Kami akan yakin akan
hal itu," pungkas Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Hadir dalam
kesempatan ini, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru; Pangdam II Sriwijaya,
Mayjen TNI Ujang Darwis; Komandan Kodiklat Angkatan Darat, Letjen TNI Mohammad
Hasan; serta Bupati dan Forkopimda OKU Raya. Turut mendampingi Menteri Nusron,
Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda
Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati beserta jajaran.
baca berita lainnya di google news
