 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI), di Jakarta |
JAKARTA MSM.COM – Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron
Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf
di seluruh Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Rapat
Kerja Nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI), di Jakarta, Rabu
(06/08/2025).
“Target
kita sampai tahun 2028, 90-95% tanah wakaf yang ada di Indonesia bisa terdaftar
dan bersertipikat. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah
permasalahan di kemudian hari,” ujar Menteri Nusron dalam paparannya.
Berdasarkan
data hingga tahun 2025, jumlah tanah wakaf bersertipikat mencapai 172.842
bidang. Angka tersebut meningkat sekitar 170% dibandingkan periode sebelum
2017. Meski begitu, Menteri Nusron menilai capaian ini belum memuaskan karena
baru sekitar 38% dari total potensi tanah wakaf yang telah tersertipikat.
Ia
menegaskan, percepatan sertipikasi wakaf menjadi prioritas agar seluruh aset
wakaf tercatat resmi dan memiliki perlindungan hukum atas tanahnya. “Kita ingin
memastikan tanah wakaf di seluruh Indonesia memiliki sertipikat sehingga aman
dari pelestarian dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tutur Menteri
Nusron.
Dalam
kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengajak para pengurus badan wakaf,
organisasi kemasyarakatan Islam, dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama
mewujudkan target tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak sangat
diperlukan mengingat jumlah dan sebaran tanah wakaf yang luas di seluruh
daerah.
Rakernas
BWI menjadi ajang penting bagi Kementerian ATR/BPN dan lembaga wakaf untuk
menyamakan langkah dalam program sertipikasi tanah wakaf. Forum Menteri Nusron
ini menghasilkan kesepakatan dan strategi bersama agar seluruh tanah wakaf di
Indonesia dapat tersertipikat sebelum target 2028 tercapai.
Hadir
pada kegiatan ini, Ketua Komisi VIII DPR-RI, Marwan Dasopang, serta Wakil Ketua
BWI Pusat, Tatang Astaruddin. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN,
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah,
dan Mitra Kerja, Ana Anida.
baca berita lainnya di google news
