 |
| Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya saat peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat |
JAKARTA MSM.COM – Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperluas
implementasi layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara elektronik sebagai upaya
memberikan kemudahan, percepatan, dan transparansi dalam layanan pertanahan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), I Ketut
Gede Ary Sucaya, menyebut kualitas data dan ketersediaan infrastruktur digital
menjadi indikator utama dalam penerapan layanan tersebut.
"Hal
yang paling penting adalah kesiapan dari Kantor-kantor pertanahan. Pertama
terkait dengan datanya. Kedua adalah infrastruktur. Kita siapkan agar pengguna
layanan bisa mengakses sistem ini dengan lancar," jelas Kapusdatin usai
peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik, yang berlangsung
di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jumat (01/08/2025).
Hingga
awal Agustus 2025, sebanyak 161 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia telah
menerapkan layanan Peralihan Hak secara elektronik. Jumlah ini termasuk
penambahan empat Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta yang baru diluncurkan
ini, yaitu Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan,
Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sebelumnya, layanan serupa telah lebih dahulu
diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Dijelaskan
sisi Kapusdatin, dari efisiensi, layanan Peralihan Hak elektronik ini dapat
memangkas waktu proses hingga lebih dari 30%. Selain efisiensi waktu, sistem
ini juga memberikan keamanan berlapis dalam transaksi pertanahan. Proses
digital memungkinkan keterlacakan data secara menyeluruh, mulai dari pembuatan
akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga terbitnya sertipikat oleh
Kementerian ATR/BPN
“Semuanya
dicatat secara end-to-end dalam sistem informasi pertanahan. Ini menjamin
akuntabilitas dan mengurangi celah penyimpangan,” tegas I Ketut Gede Ary
Sucaya.
Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra, yang hadir membuka
peluncuran tersebut, mengungkapkan bahwa layanan Peralihan Hak secara
elektronik ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpihak. “Harapan saya
dengan adanya layanan ini mempermudah hubungan antara PPAT, masyarakat, dengan
Kementerian ATR/BPN. Karena, layanan ini sangat berkaitan erat dengan PPAT,
maka penting adanya sinergi. Tanpa sinergi, ini sulit berjalan dengan baik,”
tuturnya.
Melalui
kolaborasi, menurut Alen Saputra juga mampu mempercepat layanan dan
meningkatkan kepercayaan publik. “Tujuannya tentu agar dapat berjalan lebih
cepat dan efisien. Mudah-mudahan dengan layanan elektronik ini, kepercayaan
masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN juga semakin meningkat,” tutupnya.
Hadir
dalam peluncuran ini, Inspektur Wilayah IV, Agust Yulian; serta sejumlah
Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.
Turut hadir dalam peluncuran, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT DKI Jakarta,
Dewantari Handayani beserta jajaran.
baca berita lainnya di google news
