 |
| Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Kick Off Meeting Kunjungan Pertukuran Pembelajaran Pejabat Pertanahan Nepal ke Indonesia tentang Modernisasi Administrasi Pertanahan, di aula PTSL Kementerian ATR/BPN di Jakarta, dibuka Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan |
JAKARTA MSM.COM – Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selenggarakan Kick
Off Meeting Kunjungan Pertukaran Pembelajaran Pejabat Pertanahan Nepal ke
Indonesia tentang Modernisasi Administrasi Pertanahan, pada Senin (11/08/2025),
di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN Jakarta. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil
Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
“Kami
senang tuan menjadi rumah program ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua
negara kita untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam
memodernisasi administrasi pertanahan kita,” ujar Wamen Ossy saat menyambut
utusan dari Nepal dan perwakilan Bank Dunia.
Dalam
pertemuan ini, Wamen Ossy menjelaskan soal kemajuan pendaftaran pertanahan di
Indonesia. Sejak diluncurkannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) pada tahun 2017, pendaftaran tanah di Indonesia mengalami peningkatan
percepatan yang sangat signifikan.
“Kami
dapat melakukan sertipikasi 5-10 juta bidang tanah per tahun. Saat ini telah
mencapai 122,9 juta bidang tanah yang telah terdaftar, dengan total 96,7 juta
bidang tanah telah diterbitkan sertipikatnya sehingga memberikan kepastian
hukum bagi pemilik tanah,” ujar Wamen Ossy.
Lebih
lanjut, Wamen Ossy juga berbicara tentang pentingnya penguatan pelayanan publik
di bidang pertanahan dan tata ruang melalui sistem penguatan dan sumber daya
manusia (SDM). “Tentu saja teknologi berperan penting saat ini. Transformasi
digital, kami yakin, dapat membawa peningkatan yang signifikan dalam hal
transparansi dan efisiensi. Namun, kami juga yakin bahwa hal ini harus didukung
oleh tata kelola yang kuat, perlindungan data yang tangguh, dan pengembangan
kapasitas yang berkelanjutan bagi staf dan pemangku kepentingan,” terang Wamen
Ossy.
Sekretaris
Gabungan, Kementerian Pengelolaan Pertanahan, Koperasi dan Pengentasan
Kemiskinan (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad Bhatta, mengungkapkan bahwa pihaknya
ingin memahami bagaimana praktik administrasi pertanahan yang tengah dijalankan
oleh Indonesia. Mulai dari nasional, provinsi, hingga tingkat kota.
“Selain
itu kami juga berharap dapat mempelajari mengenai inovasi dalam pemetaan
kadastral, seperti teknik akuisisi data menggunakan drone dan satelit, dan
begitu juga integrasinya pada pendaftaran pertanahan, valuasi (zona nilai
tanah, red) dan sistem perpajakan,” jelas Ganesh Prasad Bhatta.
Menurutnya,
banyak hal yang dapat dipelajari dan dieksplorasi dari sistem administrasi
pertanahan yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia. "Indonesia
telah mengelola pertanahan dengan baik. Daratan Indonesia saja 15 kali lebih
besar dari daratan kami. Bahkan Kementerian ATR/BPN mengelola 5-10 juta bidang
tanah per tahun, sedangkan pencapaian tanah kita saat ini hanya sekitar 35-40
juta bidang tanah. Kami ingin mengadopsi key learning ini untuk roadmap
pertanahan kami di Nepal," ungkap Ganesh Prasad Bhatta.
Learning
Exchange akan berlangsung dari 11-15 Agustus 2025. Kegiatan ini juga
dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa tempat, mulai dari kunjungan ke Badan
Informasi Geospasial, kunjungan lapangan ke Kantor Pertanahan Kulon Progo,
kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, dan kunjungan lapangan ke Kantor
Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam
pertemuan kali ini, hadir mendampingi Wamen Ossy, Sekretaris Jenderal
Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi. Kegiatan ini juga diikuti oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
baca berita lainnya di google news
