 |
| Kementerian ATR/BPN mencatat pencapaian signifikan sepanjang tahun 2025 melalui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) |
JAKARTA MSM.COM – Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pencapaian
signifikan sepanjang tahun 2025 melalui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL), di mana sebanyak 1,2 juta sertipikat tanah berhasil
diterbitkan sebagai bagian dari upaya percepatan pendaftaran tanah nasional.
Capaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah (PHPT), Asnaedi, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar pada Rabu
(14/01/2026) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
“Kita
sudah bersama-sama berusaha keras untuk menuntaskan target realisasi SHAT PTSL
hingga mencapai 100 persen, termasuk pencapaian pendataan tanah ulayat yang
juga terealisasi sepenuhnya. Sepanjang tahun 2025, seluruh program penetapan
hak dan pendaftaran tanah terus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan
target yang ditetapkan,” ujar Asnaedi.
Dengan
realisasi tersebut, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertipikat
secara nasional kini mencapai 97,4 juta bidang. Tidak hanya melalui PTSL,
kinerja Kementerian ATR/BPN juga tercermin dari keberhasilan pendataan tanah
ulayat yang melampaui target, dengan realisasi mencapai 2.623,44 hektare dari
rencana awal seluas 600 hektare.
Capaian
positif lainnya terlihat pada berbagai program sertipikasi tanah. Program
Redistribusi Tanah berhasil menerbitkan 62.869 sertipikat, Konsolidasi Tanah
sebanyak 2.394 sertipikat, non-sistematis sebanyak 13.209 sertipikat, serta
sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) yang mencapai 3.299 sertipikat.
Asnaedi
menegaskan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh perencanaan yang matang
serta penguatan pengawasan dalam pelaksanaan program. “Capaian ini menunjukkan
bahwa perencanaan yang diukur, pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan
koordinasi antara pusat dan daerah mampu mendorong kinerja yang lebih efektif
dan akuntabel,” tambahnya.
Dari
aspek pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pada tahun 2025 juga dinilai
berjalan optimal. Tingkat penyerapan anggaran untuk rincian output utama
mencapai 99,31 persen, sementara realisasi anggaran pada prioritas program
tercatat sebesar 96,91 persen, yang mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas
penggunaan anggaran.
Lebih
lanjut, Asnaedi menyoroti perlunya percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah
ibadah, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ia menyampaikan bahwa masih
banyak tanah wakaf dan rumah ibadah yang belum bersatu dan membutuhkan
kolaborasi lintas sektor untuk penyelesaiannya. “Target sertipikasi tanah wakaf
masih sangat besar. Kita fokus di situ supaya di tahun 2026 ini mendapatkan
lebih banyak kekuatan tambahan untuk menyelesaikan sertipikat tanah wakaf atau
rumah ibadah,” jelasnya.
Rapat
Pimpinan tersebut dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid,
didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Kegiatan ini
diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan
Kementerian ATR/BPN secara luring, serta Kepala Kantor Wilayah BPN beserta
jajaran seluruh Indonesia yang mengikuti secara berani.
baca berita lainnya di google news
