![]() |
| Manteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan dukungannya terhadap Program Strategi Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi |
JAKARTA MSM.COM - Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan
dukungannya terhadap Program Strategi Nasional (PSN) di bidang ketahanan
energi. Dukungan dalam sektor pertanian dan tata ruang akan diupayakan untuk percepatan
pembangunan infrastruktur energi nasional. Hal ini menjadi bagian pembahasan
dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan
Konversi Kendaraan Listrik, yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/03/2026).
“Untuk
menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan
dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan
yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak
diperpanjang,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri
Nusron menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000
hektar. Sementara itu, untuk wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia
diperkirakan sekitar 50.000 hingga 60.000 hektar.
“Saat
ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut
terhadap lokasi-lokasi tersebut,” tambah Nusron Wahid.
Selain
dukungan penyediaan lahan, Kementerian ATR/BPN akan mendukung aspek perizinan
pemanfaatan ruang. Salah satunya, melalui publikasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar untuk memproses perizinan lainnya.
Untuk
mempercepat implementasi program tersebut, Menteri Nusron mengusulkan agar
pengembangan energi dapat dimasukkan ke dalam skema PSN. “Dengan demikian,
proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat
dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” tutupnya.
Dalam
rapat tingkat menteri tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan
bahwa presiden telah mencatat emisi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Langkah ini merupakan
bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi
ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi
merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global.
Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi
energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” tutur Bahlil
Lahadalia.
Turut
mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Tata
Ruang, Suyus Windayana. Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri dan
Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih.
baca berita lainnya di google news
