 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat memimpin Rapat Pimpinan perdana di bulan Ramadhan |
JAKARTA MSM.COM - Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan
layanan pertanahan bagi masyarakat tetap berjalan meski pemerintah menerapkan
kebijakan work fromwhere (WFA). Dalam arahannya saat Rapat Pimpinan (Rapim) perdana
di bulan Ramadhan, Selasa (10/03/2026), ia menegaskan agar penyesuaian pola
kerja tidak menghentikan operasional Kantor Pertanahan (Kantah).
Minggu
depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup.Lalu, seperti biasanya
pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir
Pekan), ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Kepada
para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor
Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengikuti
Rapim, Menteri Nusron menugaskan untuk melakukan penyesuaian pengaturan layanan
sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Terutama di daerah yang berpotensi
mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode WFA jelang libur
Idulfitri tersebut.
“Minimal
di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan,
tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” tutur Menteri
Nusron.
Dalam
Rapim ini, Menteri Nusron yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala
BPN, Ossy Dermawan, melakukan ikhtisar pencapaian target penyelesaian berkas
layanan secara nasional. Kemajuan penyelesaian berkas layanan pertanahan ini
telah digenjot dari kuartal IV pada tahun 2025 dan telah diberi penyelesaian
penyelesaian. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya layanan
pertanahan yang optimal.
“Mohon
kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan
Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian
berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan
keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegas Menteri Nusron.
Terkait
hasil penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional, Kepala Pusat Data
Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya,
melaporkan perkembangannya sejak akhir 2025. Ia mengatakan, angka berkas yang
tertunda prosesnya sudah menurun.
“Pada
rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline-nya layanan berkas
pertanahan turun banyak. Seperti di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak
66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%,” pungkas I
Ketut Gede Ary Sucaya.
baca berita lainnya di google news
