 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan |
PALEMBANG MSM.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi pendukung utama dalam pembangunan
Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan. Dukungan diberikan melalui pemberian jaminan keamanan hak
atas tanah, dengan publikasi sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) mulai
dari Sertipikat HPL untuk Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Pendukung pelabuhan.
“Kementerian
ATR/BPN sebagai penunjang utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di
proyek ini. Proyek investasinya di bidang konektivitas , pelabuhan.
diperkirakan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu
investasi masuk,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Project
Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, di Griya Agung, Kantor
Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (09/04/2026).
Proyek
pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat ini ditetapkan sebagai
Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko
Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Sebelumnya, untuk mendukung pembangunan pelabuhan, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN
Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian
Perhubungan seluas 599.500 m2 pada tahun 2025 lalu.
Dalam
kegiatan ini juga dilakukan penandatangan naskah perjanjian hibah dan berita
acara serah terima sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan tanah mozaik 6 dari
Gubernur Sumsel, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Nusron dan Kepala Staf
Kepresidenan, Ahmad Qodari. Luasan untuk sertipikat HPL tanah mozaik 5
diketahui mencapai 810.577 m2, sedangkan tanah mozaik 6 seluas 882.943 m2.
Demi
mendukung keberlangsungan pembangunan dan investasi di Provinsi Sumatera
Selatan, Menteri Nusron mengundang para pimpinan daerah yang hadir untuk
menyelesaikan masalah tanah khususnya pendaftaran tanah. Ia mengungkapkan,
hingga saat ini pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6%.
“Kami
mohon bantuan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi
berjalan dengan kondusif. Kami juga meminta jajaran kami mempercepat proses
pendaftaran agar kalau ada investor berani masuk, mudah, mudah,” tutur Menteri
ATR/Kepala BPN.
Menteri
Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa Pelabuhan Palembang Baru
Tanjung Carat ini memiliki posisi penting dalam agenda pusat pembangunan
nasional. Khususnya, dalam meningkatkan efisiensi logistik dan desain ekonomi
Indonesia pada tingkat global. Proyek pembangunan pelabuhan tersebut telah
melalui beberapa tahapan, mulai studi kelayakan, penetapan lokasi pelabuhan,
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), skema pemanfaatan lahan, hingga
penyerahan hingga peluncuran proyek dan serah terima sertipikat HPL yang
berlangsung pada hari ini.
“Kegiatan
pada hari ini adalah tonggak ke-11 dari 15 tonggak yang ada. Saya berharap
seluruh tonggak ini dapat diselesaikan sebelum tahun 2029. Terima kasih telah
bersama-sama menjaga komitmen untuk meningkatkan nota kesepahaman tersebut
dengan baik sebagai kunci kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan berbagai pihak lain yang
terkait,” ujar Dudy Purwagandhi.
Project
Launching Pelabuhan Palembang Baru ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri
Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu; dan Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) se-Provinsi Sumatera Selatan. Dalam
kegiatan ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan
Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kanwil BPN Sumatera
Selatan, Rahmat dan jajaran.
baca berita lainnya di google news
