MURATARA MSM.COM — Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, melontarkan kritikan tajam dan teguran keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga Non-ASN yang secara sepihak memperpanjang masa libur setelah perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung Bupati melalui siaran langsung di akun media sosial resminya, Jumat (30/05/2026).
Kekecewaan mendalam disampaikan Bupati setelah melihat langsung kondisi sejumlah kantor instansi pemerintahan yang masih terlihat sepi dan nyaris tanpa aktivitas, padahal jadwal kerja resmi telah dimulai kembali. Kondisi ini dinilai sangat menyimpang dari etos kerja dan tanggung jawab sebagai abdi negara yang seharusnya siap melayani masyarakat setiap saat.
Bupati menyoroti perilaku sebagian pegawai yang dinilainya sangat kontradiktif. Di satu sisi, mereka sangat vokal dan lantang menyuarakan ketidakpuasan apabila ada keterlambatan pembayaran gaji, Tunjangan Kinerja (TPP), maupun hak-hak lainnya. Namun di sisi lain, ketika diminta mematuhi aturan jam kerja dan kedisiplinan, justru berbagai alasan dikemukakan, bahkan memanfaatkan momen "hari kejepit" sebagai alasan untuk tidak masuk kerja.
"Kalau gaji, TPP, dan hak lainnya telat dibayar, ramai ngoceh di media sosial. Tapi giliran disuruh disiplin kerja, banyak alasan," tegas Bupati H. Devi Suhartoni dengan nada yang menegaskan ketidaksetujuannya.
Bupati menegaskan kembali bahwa tugas dan fungsi utama seluruh pegawai pemerintahan adalah melayani kepentingan publik. Oleh sebab itu, kehadiran tepat waktu, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Beliau mengingatkan agar tidak lagi memanfaatkan jeda waktu pasca hari raya untuk berlibur tanpa izin resmi, karena hal ini sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Pernyataan tegas ini segera menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat dan pengguna media sosial. Sebagian besar warga menyampaikan dukungan penuh serta apresiasi atas sikap tegas Bupati, berharap teguran ini menjadi cambuk perubahan sehingga pelayanan publik di Muratara ke depan menjadi lebih cepat, profesional, tertib, dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat.
baca berita lainnya di google news
