Pemkab Muratara Lantik Empat Pejabat Baru, Sekda Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

masukkan script iklan disini

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap empat pejabat di lingkungan pemerintah daerah

MURATARA MSM.COM — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap empat pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Momentum pelantikan yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muratara, Kasam Paiyan, mewakili bupati dan wakil bupati pada Selasa (27/10/2026).

Berdasarkan Keputusan Bupati Muratara, berikut daftar empat pejabat yang mendapat penugasan baru:

Arman Prima Wijaya, S.STP., M.Si. – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Gita Alami – Camat Rawas Ilir.

Jamil Aprianto, S.T., M.S. – Camat Nibung.

Abdullah Syukron, S.P. – Kepala Bidang Penataan dan PPLH Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan pesan tegas agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta senantiasa menjaga integritas tinggi. Ia menegaskan bahwa penunjukan jabatan ini telah melalui pertimbangan matang atas kapasitas dan kapabilitas masing-masing individu.

“Ketika mendapatkan amanah untuk menduduki sebuah jabatan, ingatlah bahwa saudara dipercaya karena dianggap memiliki kapasitas. Jangan melukai diri sendiri, jangan merendahkan diri, dan jangan mengecewakan orang yang telah memberikan kepercayaan,” pesan Kasam di hadapan para pejabat yang dilantik.

Selain itu, Sekda mengingatkan bahwa jabatan bersifat dinamis dan tidak permanen. Oleh karena itu, para pejabat diinstruksikan untuk langsung tancap gas, beradaptasi dengan cepat, serta meningkatkan disiplin dan kinerja di unit kerja masing-masing tanpa perlu berlama-lama dalam proses penyesuaian.

Seluruh pembiayaan mutasi dan pelantikan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muratara, dengan penyesuaian hak keuangan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui langkah strategis ini, Pemkab Muratara berharap roda pemerintahan semakin solid, responsif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, serta berdampak langsung bagi masyarakat luas.

baca berita lainnya di google news