 |
| Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jonahar |
JAKARTA MSM.COM – Direktur Jenderal Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jonahar, menyebut International
Conference on Infrastructure (ICI) 2025 merupakan konferensi yang mendukung
visi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang di Asta Cita, khususnya dalam
mewujudkan swasembada pangan, energi, dan udara.
“Salah
satu upaya konkret yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN adalah
penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), ini penting guna menjaga
keseimbangan penggunaan ruang untuk pembangunan demi ketahanan pangan dan
energi nasional,” ujar Jonahar saat pembukaan Pembukaan ICI 2025 yang
berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu
(11/06/2025).
Jonahar
memandang ICI 2025 sebagai forum strategi yang membuka ruang kolaborasi lintas
sektor dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif dan
berketahanan. “Konferensi ini dapat menjadi wadah kolaborasi untuk bertukar
gagasan dan menciptakan solusi guna mewujudkan infrastruktur pembangunan yang
berdaya guna, berkelanjutan, dan tangguh terhadap berbagai risiko,” ujarnya.
Dalam
konferensi internasional ini, lima topik utama menjadi fokus pembahasan, yaitu
Kota-Kota yang Tahan Masa Depan, Menghubungkan Kepulauan, Infrastruktur untuk
Livability, Resilient by Design, dan Membuka Kunci Modal. Kelima tema tersebut
mewakili peran penting tata ruang dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur.
Pada
pembahasan Future-Proofing Cities, Jonahar menjelaskan bahwa Kementerian
ATR/BPN berkomitmen mengawal pemanfaatan ruang perkotaan agar tetap sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk melakukan penertiban
pembangunan yang melanggar zonasi, serta memperkuat kebijakan pengendalian
ruang melalui mekanisme insentif dan disinsentif.
Sementara
pada topik Penghubung Nusantara, Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN berperan
memastikan tersedianya ruang untuk pengembangan jaringan transportasi darat,
laut, dan udara. “Kami memastikan tidak ada tumpang tindih peruntukan ruang
yang dapat menghambat konektivitas antarwilayah,” tegas Jonahar.
Dalam
sesi Infrastruktur untuk Hunian, Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa
pengembangan kawasan organisasi, pendidikan, dan pelayanan publik tetap berada
pada zona yang sesuai, guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara
menyeluruh.
Pada
topik Resilient by Design, Jonahar menyebut pengendalian alih fungsi ruang dan
perlindungan kawasan lindung menjadi langkah penting dalam meminimalisir risiko
bencana dan dampak perubahan iklim. “Kami juga menertibkan aktivitas yang
berada di kawasan rawan bencana demi keselamatan jangka panjang,” imbuhnya.
Dalam
Unlocking Capital, kejelasan status ruang menjadi faktor krusial untuk
mendukung arus investasi. Kementerian ATR/BPN mendorong percepatan legalitas
penggunaan ruang dan membuka peluang kerja sama lintas sektor, termasuk dengan
pelaku usaha dan investor swasta.
ICI
2025 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri,
termasuk pejabat tinggi kementerian/lembaga, kepala daerah, pelaku usaha,
asosiasi profesi, hingga akademisi dari perguruan tinggi. Kolaborasi lintas
sektor ini diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan Indonesia yang lebih
terencana, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
baca berita lainnya di google news
