 |
| Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dierjan PSKP) Kementerian ATR/BPN Tedjo Prijono usai menghadiri acara pembukaan di JICC |
JAKARTA MSM.COM – International Conference on
Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi momentum strategi untuk memperkuat
sinergi antar kementerian dalam menangani berbagai permasalahan pertanahan yang
berpotensi menghambat pembangunan dan investasi. Hal tersebut disampaikan
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas
Tedjo Prijono, usai menghadiri acara pembukaannya di Jakarta International
Convention Center, Rabu (11/06/2025).
“Dengan
adanya kolaborasi, sinergi bersama-sama antar kementerian di bawah Menteri
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko
IPK), ini bisa diselaraskan sehingga para pemangku kepentingan bisa secara
bersama-sama mengharmoniskan bagaimana menyelesaikan permasalahan tanah dalam
rangka untuk pembangunan,” ujar Iljas Tedjo Prijono.
Menurutnya,
inisiatif ICI 2025 yang digagas Kemenko IPK patut diapresiasi karena menjadi
ruang bersama untuk memperkuat kontribusi seluruh kementerian/lembaga dalam
ekosistem pembangunan nasional, termasuk penyelesaian konflik pertanahan.
“Kami
mengapresiasi atas inisiasi Kemenko IPK yang mengkoordinir beberapa menteri,
salah satunya Kementerian ATR/BPN. Acara ini adalah forum untuk bisa melakukan
kolaborasi dan sinergi, dalam rangka memberikan kontribusi secara maksimal
menuju masyarakat kesejahteraan, serta sebagaimana yang disampaikan oleh Pak
Presiden Prabowo,” jelas Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN.
Secara
lebih spesifik, peran Ditjen PSKP dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa
dilepaskan dari kepentingannya memberikan kepastian hukum atas tanah. Iljas
Tedjo Prijono mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan di lapangan, khususnya
terkait Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum maupun program strategi lainnya,
seperti investasi dan transmigrasi.
“Dalam
rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah, terkadang ada permasalahan
yang berkaitan dengan pengadaan tanah, baik untuk pembangunan, untuk investasi,
maupun yang sekarang sudah mulai ada transmigrasi,” lanjut Dirjen PSKP
Kementerian ATR/BPN.
Ia
berharap, sinergi yang dibangun melalui forum seperti ICI dapat terus
ditingkatkan sehingga penyelesaian perdamaian tanah dapat dilakukan secara
lebih komprehensif, adil, dan mendukung pertumbuhan investasi nasional.
“Sekarang sudah ada sinergi yang baik dengan adanya Menteri Koordinator yang
membawahi beberapa kementerian. Ini salah satu bentuk kolaborasi sinergi
penyelenggaraan acara ini,” pungkas Iljas Tedjo Prijono.
baca berita lainnya di google news
