 |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Pelanggaran dalam Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN |
JAKARTA MSM.COM – Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan
Perilaku Pelanggaran dalam Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan di Aula Prona
Kementerian ATR/BPN, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat
pemahaman seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN mengenai pencegahan korupsi serta
perilaku miss-conduct atau pelanggaran etika dalam pelayanan pertanahan dan
tata ruang.
“Ini
tentunya tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tapi menjadi kebutuhan
organisasi sesuai arahan yang disampaikan oleh Menteri Nusron, di mana 80%
pekerjaan di Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik,” ujar Wamen Ossy saat
membuka kegiatan.
Lebih
lanjut, Wamen Ossy menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan
berbagai langkah perubahan besar dalam layanan pertanahan, mulai dari
percepatan digitalisasi layanan hingga pengawasan internal oleh Inspektorat
Jenderal. Namun ia menegaskan, seluruh upaya tersebut tidak akan mencapai hasil
maksimal tanpa disiplin dan integritas dari setiap individu yang terlibat.
“Saya
berharap pada siang hari ini kita tidak hanya belajar tentang teori, tapi
bagaimana penerapan tersebut bisa kita lakukan bersama-sama dalam pelayanan
kepada masyarakat,” ungkap Wamen Ossy.
Deputi
Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPK Aminudin menyampaikan bahwa tugas KPK
adalah melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi perilaku korupsi, baik di
kementerian/lembaga melalui fungsi penjagaan dan fungsi pengawasan melalui
perbaikan sistem yang ada di bidang pertanahan.
“Saya
mengajak rekan-rekan di Kedeputian Koordinasi dan Pengawasan untuk membangun
kolaborasi antara KPK dan Kementerian ATR/BPN, yang juga mencakup hingga
tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka menyusun regulasi serta
memperbaiki sistem di bidang pertanahan,” ungkapnya.
Kegiatan
sosialisasi ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN,
serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia yang hadir secara berani.
baca berita lainnya di google news
