 |
| Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan membuka Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Pelanggaran yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
JAKARTA MSM.COM – Wakil
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), Ossy Dermawan, mendesak pentingnya memastikan seluruh proses layanan
pertanahan berlangsung secara transparan, terukur, dan konsisten dengan
ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka
Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Pelanggaran yang diselenggarakan
Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat
(14/11/2025) di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
“Layanan
pertanahan menyangkut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu setiap
proses harus jelas, terukur, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Wamen ATR/Waka
BPN.
Ia
menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan saat ini berjalan paralel
dengan penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko. Melalui berbagai
evaluasi internal, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kepatuhan prosedur,
akurasi data, serta kedisiplinan dalam pelaksanaan layanan. Langkah-langkah ini
dilakukan untuk memastikan standar pelayanan publik dapat dijaga secara
konsisten di seluruh satuan kerja.
“Kita
ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Konsistensi ini
penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung agenda transformasi
layanan pertanian,” tegasnya.
Dalam
kesempatan tersebut, Wamen Ossy menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini
tengah menjalankan sejumlah agenda, antara lain percepatan digitalisasi layanan
seperti Sertipikat Elektronik, audit riil dan penyempurnaan alur proses
layanan, serta penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal.
Sosialisasi
ini juga menjadi bagian dari intensifikasi kolaborasi antara Kementerian
ATR/BPN bersama KPK dalam memperkuat pencegahan risiko dan peningkatan tata
kelola. Kerja sama ini mencakup penguatan pemahaman aparatur terhadap prinsip
integritas, pendampingan peningkatan sistem pengendalian, serta langkah-langkah
preventif untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Kegiatan
ini diisi oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPK, Aminudin, dan
dimoderatori Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto. Acara
ini diikuti oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian
ATR/BPN; para kepala kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia, baik
secara dare maupun luring.
baca berita lainnya di google news
