JAKARTA
MSM.COM - Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penghargaan sejumlah atas
kontribusinya dalam mendukung percepatan sertipikasi pulau-pulau kecil oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (04/12/2025) di Gedung Mina
Bahari III KKP, Jakarta. Upaya sinergis antara Kementerian ATR/BPN dengan KKP
ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum serta
perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Kami
dari Kementerian ATR/BPN sangat terhormat dan bangga menerima ini dari KKP
menghargai upaya kita bersama dalam menyerahkan sertipikat pulau-pulau kecil
terluar. Ini juga menjadi wujud bahwa negara hadir sesuai dengan Arahan dari
Bapak Presiden Prabowo Subianto agar kelangsungan bangsa kita terus diperkuat
dan tegak di negeri sendiri,” ujar Wamen Ossy usai acara Rapat Kerja Teknis
(Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025 yang mengusung
tema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera”.
Kementerian
ATR/BPN menerima penghargaan atas kecepatan dalam mempublikasikan Sertipikat
Hak Pakai di berbagai pulau di Indonesia atas nama Pemerintah Republik
Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghargaan tersebut meliputi,
Penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas bidang tanah di Pulau Lusi oleh Kantor
Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo; di Pulau Mega oleh Kantah Kabupaten
Bengkulu Utara; oleh Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat; di 10 Pulau Tidak
Berpenduduk oleh Kantah Kabupaten Mamuju; di Pulau Batek oleh Kantah Kabupaten
Kupang; serta di Pulau Salaut Besar oleh Kantah Kabupaten Simeulue.
Selain
itu, penghargaan juga diberikan kepada Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih
Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, serta kepada Direktur
Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi
Renald.
Hasil
nyata kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan KKP dalam sertipikasi pulau-pulau ini,
diharapkan dapat terus berlanjut. “Tentunya kami terus melakukan dan gencarkan
inventarisasi dan pemetaan serta sertipikasi (pulau-pulau) yang melibatkan
lembaga-lembaga terkait lainnya seperti KKP, sehingga seluruh pulau-pulau
terluar akan mendapatkan sertipikasi tanah, legalitas hukum atau hak atas tanah
di atasnya untuk menjamin keamanan dan keselamatan,” jelas Wamen Ossy.
Dalam
Rakernis Ditjen Pengelolaan Kelautan, KKP ini Wamen Ossy melakukan penyerahan
sertipikat tanah untuk 10 kecamatan di kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju
kepada Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.
Dalam
kegiatan ini Wamen Ossy juga turut menyaksikan peluncuran PROTEKSI (Program
Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi) bersama Menteri KKP, Sakti Wahyu
Trenggono; Wakil Menteri KKP, Didit Herdiawan; serta Dirjen Pengelolaan
Kelautan, Koswara. Dalam kegiatan ini, juga melibatkan sejumlah pemangku
kepentingan lain yang juga mempunyai peran dalam pembangunan di bidang
konservasi dan kelautan.
baca berita lainnya di google news