 |
| Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UMJ |
JAKARTA MSM.COM — Wakil Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy
Dermawan, menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan
oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta
(UMJ), Sabtu (13/06/2026). Sejalan dengan tema “Asta Cita sebagai Kompas
Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan
Berkemajuan”, dalam paparannya, Wamen Ossy mengatakan bahwa sektor pertanahan
memiliki peran strategi dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo
Subianto.
“Seperti
halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi,
udara, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut
membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan
mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Kondisi
sumber daya agraria di Indonesia saat ini terbagi sekitar 77% merupakan wilayah
laut, sementara 23% berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare. Wamen Ossy
menjelaskan, dari total daratan yang ada, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5%
merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Sementara
itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari
kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5% areal yang
menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelas Wamen Ossy.
Saat
ini, Kementerian ATR/BPN sedang menyelesaikan pemetaan 20,5% bidang tanah yang
tersisa, terutama pada wilayah yang berada di kawasan perbatasan dan berbatasan
dengan kawasan hutan. Diperkirakan, saat seluruh bidang tanah pada APL telah
terpetakan 100%, pemerintah memiliki basis data pertanahan yang semakin lengkap
dan terintegrasi.
Di
hadapan mahasiswa UMJ peserta kegiatan Akademi Politik, Wamen Ossy memaparkan
gambaran setelah tahap pemetaan, yaitu integrasi data. Pemetaan fondasi untuk
mendukung integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta, yang menjadi salah satu
fokus pemerintah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi tumpang
tindih pemanfaatan ruang yang kerap memicu terjadinya konflik dan konflik
agraria.
“Beberapa
permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan
database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Oleh karena
itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga
menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat
ditekan semaksimal mungkin,” simpulnya.
baca berita lainnya di google news
