Kepala Desa di Muratara Soroti Pemberitaan Tanpa Konfirmasi

masukkan script iklan disini

 

Suharto berharap wartawan yang hendak memberitakan persoalan terkait desa di wilayah Muratara dapat meminta keterangan terlebih dahulu kepada kepala desa atau pihak terkait

MURATARA MSM.COM — Sejumlah kepala desa di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan yang menyebut nama atau pemerintahan desa mereka tanpa didahului konfirmasi kepada pihak terkait.

 

Para kepala desa menilai, pemberitaan yang tidak disertai konfirmasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Mereka berharap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dapat disampaikan secara akurat dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang disebut untuk memberikan penjelasan.

 

Salah seorang kepala desa yang namanya disebut dalam pemberitaan mengaku kecewa karena merasa tidak pernah dimintai keterangan sebelum berita diterbitkan.

 

“Kami sangat keberatan. Ada berita yang beredar yang isinya tidak benar, padahal orang yang menulisnya sama sekali tidak datang menemui kami, tidak bertanya dan tidak meminta penjelasan. Langsung saja ditulis dan disebarkan,” ujarnya.

 

Menurutnya, pemerintah desa pada prinsipnya terbuka terhadap kritik maupun informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ia berharap setiap informasi yang akan dipublikasikan terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.

“Kalau ada informasi yang perlu diklarifikasi, kami siap memberikan penjelasan. Dengan begitu, pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat dapat lebih akurat dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” katanya.

 

Ketua DPC ABDESI Muratara Dorong Konfirmasi

 

Ketua DPC ABDESI Kabupaten Muratara, Suharto, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap pemberitaan mengenai pemerintahan desa yang menurutnya tidak melalui proses konfirmasi.

 

Suharto berharap wartawan yang hendak memberitakan persoalan terkait desa di wilayah Muratara dapat meminta keterangan terlebih dahulu kepada kepala desa atau pihak terkait.

 

“Kami berharap kepada oknum-oknum seperti itu, jika ingin memberitakan desa yang ada di Muratara ini, seharusnya konfirmasi terlebih dahulu baru melayangkan berita. Jangan hanya berdasarkan data yang tidak valid kemudian dijadikan berita opini,” kata Suharto.

 

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup ruang bagi insan pers untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, hubungan antara media dan pemerintah desa dapat diarahkan pada kerja sama dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

 

“Mari kita bekerja sama membangun desa dengan kreasi dan karya-karya yang menarik dan berkualitas,” ujarnya.

Suharto menambahkan, apabila persoalan pemberitaan tanpa konfirmasi terus terjadi dan terdapat pihak yang merasa dirugikan, pihaknya siap menempuh langkah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

 

“Jika ini masih terus berlanjut, maka kami siap melaporkan ke pihak yang berwajib,” tegasnya.

 

Imbau Masyarakat Tidak Mudah Percaya Informasi

 

Sementara itu, para kepala desa mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar, terutama informasi yang belum diketahui sumber dan kebenarannya.

 

Mereka berharap persoalan pemberitaan dapat diselesaikan secara profesional dengan mengedepankan akurasi informasi dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

 

Bagi pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia, termasuk hak jawab, hak koreksi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Dengan demikian, kebebasan pers dan fungsi kontrol sosial tetap dapat berjalan, sementara informasi yang diterima masyarakat tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab jurnalistik.

baca berita lainnya di google news